Minta Maaf ke Kementerian-Daerah, Purbaya: Tapi Demi Putaran Ekonomi Nasional

Purbaya saat raker dengan Komite IV DPD RI

Purbaya saat raker dengan Komite IV DPD RI

Suaranusantara.com- Dorongan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar kementerian/lembaga (KL) dan pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja rupanya menimbulkan reaksi beragam.

Dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025), Purbaya mengakui bahwa kebijakan tersebut mungkin membuat sejumlah pihak merasa tidak nyaman, namun ia menegaskan hal itu dilakukan demi sinkronisasi ekonomi nasional.

Ia menjelaskan, sebelum muncul polemik terkait dana pemda yang mengendap di perbankan, dirinya sudah lebih dulu menyambangi berbagai instansi pusat untuk meninjau serapan anggaran yang rendah. Tujuan utamanya adalah memastikan uang negara tidak menganggur dan bisa segera berputar di masyarakat.

“Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi yang benar lah habisin tuh duit,” kata Purbaya, dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Menurut Purbaya, banyak dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, justru tersimpan tanpa penggunaan yang jelas.

Ia menilai kondisi itu kontraproduktif, sebab pemerintah tetap menanggung beban bunga atas dana tersebut, sementara pertumbuhan ekonomi tak juga bergerak signifikan.

Purbaya menambahkan bahwa dorongan terhadap realisasi belanja bukanlah bentuk intervensi terhadap kebijakan daerah maupun lembaga. Ia menyebut hanya ingin memastikan program yang sudah direncanakan bisa berjalan efektif dengan dukungan anggaran yang ada.

“Saya nggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka. Program anda apa? Habiskan uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau nggak kan uangnya nganggur,” ujar Purbaya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa pemerintah masih menerapkan kebijakan fiskal yang hati-hati. Ekspansi besar belum akan dilakukan baik tahun ini maupun tahun depan, dengan rasio defisit tetap dijaga di bawah 3% terhadap PDB.

Fokus utama, kata dia, adalah mengoptimalkan dana yang tersedia dan menyalurkannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita tetap menjalankan kebijakan yang perlu. Dan yang kami lakukan adalah memastikan dana-dana yang ada dipakai secara optimal. Kami juga memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat,” katanya.

Exit mobile version