Suaranusantara.com- Jakarta belum berdikari secara ekonomi. Pandangan tegas itu disampaikan oleh Ichsanuddin Noorsy, pakar ekonomi kerakyatan, dalam Seri Diskusi Publik Edisi III yang diselenggarakan oleh DPD Persatuan Alumni GMNI Jakarta Raya bertema “Menumbuhkan Jakarta Kota Berdikari secara Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi Dunia”, di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Dalam forum yang dihadiri jajaran pengurus pusat dan daerah PA GMNI serta kader GMNI se-DKI Jakarta itu, Noorsy menilai bahwa Jakarta justru semakin kehilangan arah sebagai kota yang menjunjung prinsip ekonomi rakyat.
“Dalam tata kelola pelayanan publik dengan internet of things, ada empat hal yang seharusnya dijalankan: cepat, tepat, nyaman dan aman, serta efisien. Tapi di Jakarta, keempat-empatnya tidak terpenuhi,” tegas Noorsy.
Menurutnya, konsep kota global yang sering diusung pemerintah justru memperkuat ketergantungan terhadap pasar modal dan arus kapital internasional, tanpa memperhatikan daya tahan ekonomi masyarakat.
“Ketika menyebut Jakarta sebagai kota global, seharusnya ditegaskan dulu betapa mandirinya Jakarta. Faktanya, makin rendah tingkat kemandirian, makin kuat Jakarta dihisap oleh sistem global,” ujarnya.
Noorsy juga menyoroti kegagalan kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan kota yang inklusif dan berkeadilan.
“Sudah 15 tahun, tidak satu pun gubernur Jakarta yang berhasil mewujudkan kota yang berkeadilan sosial. Dari masa ke masa, kebijakan ekonomi justru memperdalam ketimpangan spasial dan finansial,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa jalan keluar bagi Jakarta hanyalah dengan kembali ke prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Ekonomi Jakarta harus dibangun dari bawah, dari rakyat. Bukan dengan logika pasar bebas yang hanya memperkaya segelintir elit,” tandasnya.
Senada dengan Noorsy, Aruji Wahyono, Ketua Harian DPP PA GMNI, menilai bahwa gagasan ekonomi berdikari bukan sekadar romantisme ideologis, melainkan kebutuhan nyata menghadapi tantangan global saat ini.
“PA GMNI mendorong agar arah pembangunan Jakarta tidak terjebak pada simbol modernitas semu, tapi benar-benar berpihak pada rakyat. Kita ingin melihat kebijakan ekonomi yang melibatkan rakyat sebagai pelaku utama, bukan objek pembangunan,” ujarnya.
Aruji juga mengingatkan pentingnya menumbuhkan kembali semangat nasionalisme ekonomi di kalangan generasi muda.
“Anak muda hari ini harus diajak memahami bahwa berdikari bukan berarti menolak globalisasi, tapi memastikan bahwa dalam setiap langkah globalisasi, rakyat tidak menjadi korban,” katanya.
Diskusi yang merupakan bagian dari rangkaian pra-Konferda V DPD PA GMNI Jakarta Raya ini dihadiri pula oleh Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Ario Sanjaya, Sekretaris DPD Miartiko Gea, serta jajaran pengurus DPC PA GMNI se-Jakarta Raya dan kader GMNI se-DKI Jakarta. Forum ini menjadi wadah penting untuk menghidupkan kembali spirit Marhaenisme dalam pembangunan ekonomi ibu kota.