Suaranusantara.com- Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu, menegaskan pentingnya optimalisasi potensi ekonomi lokal untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berdikari. Hal itu ia sampaikan dalam Seri Diskusi Publik Edisi III yang diselenggarakan oleh DPD Persatuan Alumni GMNI Jakarta Raya bertema “Menumbuhkan Jakarta Kota Berdikari secara Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi Dunia”, di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Menurut Badikenita, Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi, politik, dan pemerintahan nasional masih menyimpan banyak potensi yang belum tergarap maksimal. Salah satunya, sektor pariwisata dan pengelolaan lingkungan yang bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Kalau Jakarta mau kita bangun secara serius, kenapa Kepulauan Seribu tidak kita jadikan seperti Maldives? Padahal potensi alamnya luar biasa, tinggal bagaimana kita kelola dan promosikan. Bayangkan kalau orang berlomba-lomba ingin ke sana, tentu akan membuka banyak lapangan kerja,” ujarnya.
Ia menilai, pembangunan Jakarta tidak bisa hanya bertumpu pada sektor formal atau infrastruktur besar, melainkan juga harus memberi ruang bagi UMKM dan pelaku ekonomi rakyat.
“Jakarta ini seperti Sydney, Istanbul, dan New York. Tanpa bisnis dan UMKM, kota ini tidak akan hidup. Lihat saja Istanbul, hampir semua sektor ekonominya digerakkan oleh UMKM. Ini bisa jadi inspirasi bagi kita,” kata Badikenita.
Sementara itu, Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta, Abdul Gofar Al Hakim, menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya memperkuat fondasi ekonomi Jakarta agar mampu bersaing sebagai kota global yang tetap inklusif dan berdikari.
“Jakarta masih menjadi pintu utama masuknya investasi nasional dan internasional. Kami sudah menyiapkan roadmap menuju Jakarta sebagai salah satu dari 20 kota global pada tahun 2045,” ungkap Gofar.
Ia menjelaskan bahwa meskipun APBD DKI mencapai Rp91 triliun, sebagian besar alokasi anggaran juga digunakan untuk mendukung wilayah sekitar Jakarta.
“Subsidi transportasi dan layanan publik kita menjangkau warga di luar DKI. Artinya, Jakarta berperan sebagai lokomotif pembangunan kawasan Jabodetabek,” katanya.
Menurut Gofar, struktur ekonomi Jakarta yang didominasi sektor jasa menjadi keunggulan sekaligus tantangan tersendiri.
“Kami kini fokus pada pengembangan sektor jasa seperti event, MICE, restoran, keuangan, dan perkantoran. Industri pengolahan yang menghasilkan limbah besar mulai kita batasi karena luas wilayah Jakarta terbatas,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov juga memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal.
“Jakarta memiliki sekitar 400 ribu UMKM binaan aktif. Mereka mendapatkan pelatihan, pendampingan, hingga akses permodalan. Ini bagian dari strategi agar ekonomi Jakarta tidak hanya digerakkan oleh konglomerasi, tapi juga oleh rakyatnya sendiri,” tambahnya.
Gofar juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tengah menyiapkan dua rumah sakit internasional di Cakung dan Jakarta Barat, serta meluncurkan pasukan putih yang bertugas memberikan layanan kesehatan kepada warga lanjut usia.
“Kami ingin membangun kota yang bukan hanya maju, tapi juga manusiawi,” pungkasnya.
Diskusi publik yang dihadiri pula oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea dan Pakar Ekonomi Kerakyatan Ichsanuddin Noorsy ini menjadi bagian dari rangkaian pra-Konferda V DPD PA GMNI Jakarta Raya. Forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun perekonomian kota yang berdikari, inklusif, dan berpihak pada rakyat kecil di tengah arus globalisasi dunia.