Suaranusantara.com – Komisi IX DPR RI menyoroti temuan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut sekitar 48 persen kasus keracunan pangan nasional berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Temuan tersebut dinilai sebagai alarm serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh BGN.
“Ini alarm serius untuk memperkuat aspek keamanan pangan dan tata kelola pelaksanaan program MBG di lapangan,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Menurut politisi PKS ini, temuan BGN harus dilihat sebagai bahan evaluasi bersama.
“Kita tahu bahwa Program MBG memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Karena itu, kita semua berkepentingan agar pelaksanaannya benar-benar aman dan berkualitas,” tuturnya.
Netty menilai, tingginya angka keracunan pangan menunjukkan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah belum optimal.
Padahal, kata dia, anak-anak penerima MBG merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan ekstra.
“Anak-anak penerima MBG adalah kelompok rentan. Oleh sebab itu, standar keamanan pangan di dapur dan dalam proses distribusi harus ketat,” ucap Netty.
“Pemerintah daerah dan instansi teknis perlu memastikan dapur yang belum laik segera dibina atau dihentikan sementara,” tambahnya.