Suaranusantara.com- Anggota BAM DPR RI, Harris Turino, menegaskan pentingnya peran negara dalam memastikan keadilan bagi masyarakat adat dan petani yang terdampak konflik agraria di Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi.
Ia menilai persoalan lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tak bisa dibiarkan tanpa koordinasi lintas kementerian yang kuat.
Dalam rapat dengar pendapat umum antara BAM DPR dan perwakilan masyarakat dari kedua daerah, Harris menuturkan bahwa selama ini warga harus berhadapan dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan yang mengklaim lahan tempat mereka hidup turun-temurun.
Situasi tersebut kerap diperparah oleh lemahnya koordinasi antara Kementerian ATR/BPN, BPN, dan KLHK dalam menetapkan batas kawasan hutan dan izin usaha.
“Kasus seperti ini sulit diselesaikan karena kedua pihak sama-sama punya dasar hukum. Tapi negara tetap harus hadir mencari jalan tengah yang berpihak pada masyarakat,” kata Harris dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.
Ia menyampaikan bahwa banyak masyarakat memiliki dasar klaim penguasaan tanah secara turun-temurun, sementara perusahaan juga memiliki izin resmi.
Ketimpangan ini, menurut Harris, membuat konflik menjadi kompleks dan sulit diselesaikan tanpa campur tangan pemerintah pusat.
“Banyak warga merasa memiliki hak garap sejak lama, tapi perusahaan juga pegang izin resmi. Inilah yang membuat situasi jadi rumit,” ujarnya.
Harris menekankan, penyelesaian sengketa agraria tidak hanya soal administrasi hukum, tetapi juga soal kelangsungan hidup masyarakat adat. Ia menilai, hilangnya tanah sama dengan hilangnya akar kehidupan dan jati diri masyarakat.
Karena itu, BAM DPR akan terus mengawal proses ini dan mendorong dilakukannya pemetaan ulang wilayah serta pembukaan data HGU untuk transparansi.
Menurut Harris, momentum konflik agraria di Jambi seharusnya menjadi titik balik untuk memperkuat reformasi agraria yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil dan menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.