Suaranusantara.com- Beberapa hari ini masyarakat tengah dihebohkan dengan secara mendadak penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan.
Terlebih penonaktifan itu terjadi kala pasien PBI BPJS Kesehatan tengah melakukan pengobatan cuci darah.
Alhasil kegaduhan atas kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan pun terjadi. Penonaktifan juga dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal kisruh penonaktifan PBI BPJS Kesehatan.
Purbaya meminta agar penonaktifan PBI BPJS Kesehatan jangan sampai merugikan peserta terlebih yang tengah menjalani pengobatan.
Diketahui, penonaktifan terjadi karena adanya perubahan data atau pemutakhiran terkait PBI BPJS Kesehatan guna meningkatkan kualitas dan tata kelola program.
Sayangnya, tidak ada sosialisasi sehingga menyebabkan publik kaget terlebih bagi pasien yang tengah menjalani pengobatan.
Padahal program seharusnya bisa melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Dia pun mengingatkan agar dilakukan sosialisasi dalam pemutakhiran data.
“Agar lebih tepat sasaran melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu, jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan,” kata Purbaya.
Bendahara Negara ini meminta agar penonaktifan PBI BPJS Kesehatan dilakukan sosialisasi selama tiga bulan, jangan langsung diberlakukan begitu saja.
“Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka, bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan untuk membayar di tempat lain atau gimana,” katanya.
Purbaya lantas mengingatkan agar kebijakan tersebut tak merugikan peserta yang tengah menjalani pengobatan.
“Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, apa cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol ya,” katanya.
Penonaktifan mendadak tanpa adanya sosialisasi, telah mencoreng citra pemerintah dan merugikan negara. Sebab, negara telah mengeluarkan uang untuk PBI BPJS Kesehatan.
“Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini,” sambung dia.
Lebih lanjut, dia mengatakan penentuan jumlah peserta PBI JK harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Hal itu, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, serta menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada, kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98 (juta). Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu,” katanya.
Purbaya menilai persoalan utama dalam kisruh PBI JK bukan terletak pada anggaran. Namun, pada aspek operasional, manajemen, dan sosialisasi yang harus segera dibenahi.
“Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung, ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulkan,” kata Purbaya.