Suaranusantara.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga bahan pangan menjelang Hari Raya Idulfitri, meskipun secara umum ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) dipastikan dalam kondisi aman hingga sepekan setelah Lebaran.
Rajiv menyoroti kenaikan harga daging sapi di tingkat pedagang eceran yang telah melampaui harga acuan pemerintah (HAP) akibat meningkatnya permintaan menjelang hari raya.
“Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, sampai Minggu (15/3/2026) pagi, harga daging sapi kualitas I di tingkat pedagang eceran melebihi HAP dan mencapai Rp146 ribu per kilogram (kg)” kata Rajiv dalam keterangannya, Minggu (15/3/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, harga acuan daging sapi segar atau chilled di tingkat konsumen ditetapkan sebesar Rp130 ribu per kilogram untuk paha depan dan Rp140 ribu per kilogram untuk paha belakang.
Menurut Rajiv, harga yang melampaui acuan tersebut dapat menjadi indikasi meningkatnya permintaan, persoalan distribusi, disparitas pasokan antar daerah, hingga kemungkinan margin perdagangan yang terlalu tinggi.
Politisi Partai NasDem dari daerah pemilihan Jawa Barat II itu menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dianggap wajar dan perlu segera direspons oleh pemerintah agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat.
Salah satu langkah yang didorong Rajiv adalah memperbanyak program pasar murah guna menstabilkan harga pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran.
“Saya mendorong gerakan pasar murah diperbanyak, karena ini menjadi salah satu solusi cepat untuk mengendalikan harga-harga yang beranjak naik menjelang Lebaran,” tegas Rajiv.
Meski demikian, Rajiv memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan pangan nasional. Ia menyebut cadangan pangan saat ini cukup melimpah dan neraca pangan sembilan komoditas strategis hingga April 2026 masih berada dalam kondisi surplus.
Rajiv juga memastikan Komisi IV DPR akan terus mengawal kebijakan pangan pemerintah agar kondisi surplus di tingkat nasional benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di pasar tradisional dan pusat distribusi pangan di daerah.