Suaranusantara.com – Pemerintah pusat mulai mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah melalui program Waste to Energy (WTE) yang dipercepat pelaksanaannya di berbagai kota besar.
Arahan tersebut mengemuka dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah ingin langkah penanganan sampah tidak lagi berjalan lambat dan parsial, melainkan dilakukan secara cepat dan terintegrasi antara pusat dan daerah.
“Presiden Prabowo menginginkan Pemerintah Pusat segera mengelola sampah-sampah yang telah lama tidak tertangani dengan baik di daerah untuk segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan untuk menjadi energi terutama energi listrik,” kata Teddy.
Dalam rapat tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani melaporkan perkembangan implementasi program pengolahan sampah menjadi energi di sejumlah kota besar, mulai dari Jakarta, Bandung, hingga Surabaya dan Medan.
Program ini dinilai menjadi solusi konkret bagi daerah yang selama ini menghadapi persoalan penumpukan sampah yang belum tertangani optimal. Selain mengurangi beban lingkungan, sampah juga akan diolah menjadi sumber energi alternatif, khususnya listrik.
Pemerintah menargetkan, timbunan sampah lama yang menumpuk di berbagai wilayah dapat segera diatasi melalui pemanfaatan teknologi modern, sehingga tidak hanya dibersihkan, tetapi juga memiliki nilai tambah ekonomi.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap daerah tidak hanya bergantung pada sistem pembuangan konvensional, tetapi mulai bertransformasi menuju pengelolaan sampah berbasis energi yang lebih berkelanjutan.
Selain berdampak pada lingkungan, percepatan program Waste to Energy juga diproyeksikan membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan energi nasional di masa depan.