Suaranusantara.com- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal sejumlah negara yang mulai mengumumkan status darurat energi alias krisis bahan bakar minyak (BBM) imbas konflik Timur Tengah (TimTeng).
Sebelumnya Filipina dan Bangladesh telah mengumumkan bahwa negara mereka mengalamo krisis BBM imbas konflik TimTeng.
Purbaya mengatakan darurat energi bukan hanya pada persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari gangguan suplai.
Apabila kondisi seperti itu terjadi berkepanjangan, maka kata Purbaya, Indonesia harus bersiap-siap.
“Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, (tetapi) suplainya nggak ada, ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau dibilang darurat, enggak, tetapi kita mesti siap-siap terus ke depan,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu 25 Maret 2026.
Kendati demikian, Purbaya mengatakan APBN saat ini dalam kondisi masih bertahan walau di tengah melonjaknya harga minyak dunia. APBN kata Purbaya tidak akan berubah sampai akhir tahun 2026.
Meski demikian, ia menyerahkan keputusan akhir kepada presiden Prabowo Subianto.
“Saya nggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harganya tinggi sekali. Pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN, tergantung keputusan pimpinan nantinya, tetapi saya tawarkan, aman,” ucap Purbaya.
Purbaya menilai masih terlalu dini untuk mengubah harga minyak dan subsidi energi dalam APBN.
“Nanti kalau naiknya (tinggi) baru kita hitung lagi berapa. Jadi nggak otomatis tiba-tiba jadi US$ 100, kan kita hitung rata-rata,” imbuh Purbaya.