Suaranusantara.com- Kesiapan pemerintah dalam menghadapi fluktuasi harga minyak dunia kembali menjadi sorotan di parlemen. DPR RI menilai transparansi fiskal menjadi kunci agar masyarakat memahami langkah antisipasi yang telah disiapkan negara.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membahas kinerja penerimaan negara triwulan I tahun anggaran 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Dalam forum tersebut, Misbakhun menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terkait skenario harga minyak mentah global. Ia menilai, publik perlu mendapatkan kepastian bahwa negara telah memiliki perhitungan matang dalam menghadapi kemungkinan lonjakan harga energi.
Misbakhun kemudian menyoroti simulasi harga minyak yang berada di kisaran 80 hingga 100 dolar AS per barel. Ia ingin memastikan bahwa pemerintah benar-benar siap menghadapi berbagai kemungkinan tersebut.
“Saya ingin memastikan lagi, ini sangat penting untuk diketahui masyarakat bahwa exercise BBM pada harga 80 dolar AS per barel, 90 dolar AS per barel, hingga 100 dolar AS per barel, negara sudah siap, ya?” kata Misbakhun.
Dalam penjelasannya, ia juga menegaskan bahwa masyarakat perlu diyakinkan terkait kebijakan harga bahan bakar. Menurutnya, pemerintah harus memberikan kepastian bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.
“Nah ini yang harus masyarakat tahu, bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan harga BBM sampai akhir tahun,” ucapnya.