Suaranusantara.com- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menargetkan untuk penyelesaian pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN, Kalimantan Timur rampung pada 2027 mendatang.
Basuki berujar, target penyelesaian pembangunan itu setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui desain gedung legislatif dan yudikatif di IKN.
Bahkan kata Basuki, Prabowo turut memberikan masukan terkait desain yakni pilihan warna dan lampu. Di mana, Prabowo ingin warna ruang sidang paripurna hijau l’ombre, serta lampu yang tak banyak ornamen.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah 2027, dan paling lambat semester I 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujar Basuki dalam keterangan resmi, Rabu 22 April 2026.
Kata Basuki, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif IKN sendiri telah memasuki tahap kontrak sejak akhir 2025.
Pada awal 2026, desain sempat mengalami penyesuaian mengikuti arahan Prabowo untuk penyempurnaan konsep.
Basuki mengatakan, untuk mendapatkan desain, pihaknya terlebih dahulu melakukan studi banding ke sejumlah negara seperti Turki, India, dan Mesir.
Studi banding ini bertujuan untukmenghadirkan desain yang fungsional sekaligus mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.
Kata Basuki, ada empat desain yang diajukan. Salah satu dari empat desain telah disetujui Prabowo.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang turut meninjau lokasi pembangunan menilai desain kawasan tersebut menunjukkan karakter kuat sebagai pusat lembaga negara.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perkembangan pembangunan IKN yang dinilai semakin terlihat secara fisik dalam beberapa tahun terakhir.
“Di sini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tambahnya.
Penetapan desain kawasan legislatif dan yudikatif ini menandai fase penting dalam pembangunan IKN.
Kawasan tersebut dirancang menjadi pusat pengambilan keputusan negara, sekaligus memperkuat posisi Nusantara sebagai pusat pemerintahan nasional.
Pemerintah menargetkan pembangunan kawasan ini dapat mendukung integrasi fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam satu kawasan yang terencana.