Miris! MBG Belum Merata Dirasakan Anak-anak di Daerah 3T, Siswi SD di Manggarai Timur Kirim Surat untuk Prabowo

Ilustrasi menu MBG yang akan dibagikan ke anak-anak (Instagram @filosofis.id)

Ilustrasi menu MBG yang akan dibagikan ke anak-anak (Instagram @filosofis.id)

Suaranusantara.com- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata belum bisa dirasakan oleh seluruh anak-anak Indonesia, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

Hal ini dirasakan oleh para siswa-siswi di Sekolah Dasar (SD) di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Untuk itu, seorang siswi SD bernama Myscha kelas 5 SD Compang Ngeles menulis surat untuk Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu 26 April 2026.

Dalam suratnya itu, Myscha mempertanyakan nasib MBG di sekolahnya. Myscha mengaku heran karena hingga saat ini dirinya dan teman-temannya belum pernah merasakan manfaat program unggulan pemerintah tersebut.

“Di TV dan YouTube saya lihat daerah lain sudah lama jalan. Teman-teman sudah makan, tapi di sekolah kami sampai hari ini belum ada,” tulis gadis kecil yang bersekolah di Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar ini, Minggu 26 April 2026.

Lokasi sekolah yang berada di pelosok dan sulit dijangkau diduga menjadi alasan utama mengapa distribusi program ini belum menyentuh wilayah mereka.

Bukan cuma soal MBG yang belum dirasakan olehnya dan teman-teman di sekolah, Myscha juga turut menyuarakan terkait maraknya keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis.

“Saya jadi takut, Pak. Takut pusing dan sakit perut. Kalau suatu saat MBG masuk ke sekolah saya, saya tidak mau makan,” ungkapnya dengan jujur.

Sebagai solusi, Myscha memiliki usulan sederhana namun bijak. Ia berharap jika anggaran memang tersedia, lebih baik dicairkan langsung ke pihak sekolah atau orang tua murid.

“Boleh tidak kalau uangnya saja yang dikasih langsung ke sekolah atau ke mama bapak saya? Biar kami yang atur sendiri. Soalnya kami yang paling tahu kami mau makan apa. Kami juga tahu rasa masakan mama paling enak dan aman,” tulisnya.

Lebih jauh, anak SD ini menyarankan agar anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk kebutuhan yang menurutnya jauh lebih mendesak di wilayah 3T.

Menurut Myscha, ada tiga prioritas utama yang perlu diperhatikan: penyediaan perlengkapan sekolah (tas, buku, seragam, sepatu), peningkatan kesejahteraan guru, serta perbaikan fasilitas sekolah yang memprihatinkan.

“Atap dari seng bekas, dinding rapuh, kursi meja banyak yang rusak, dinding dan atap kadang bocor. Perpustakaan kekurangan buku,” urainya menjabarkan kondisi sekolahnya.

Myscha meyakini dengan demikian, maka sekolah jadi bagus dan guru bisa sejahtera.

“Saya yakin kalau guru sejahtera dan sekolah bagus, kami pasti jadi pintar, Pak. Nggak perlu takut keracunan juga,” tambahnya meyakinkan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur maupun Badan Gizi Nasional terkait isi surat ini.

Surat Myscha rencananya akan dikirimkan langsung ke Istana Negara dan disebarluaskan melalui media sosial agar mendapat perhatian pemerintah pusat.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menyatakan sebanyak 900 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil siap beroperasi untuk pemerataan Program MBG.

Dilansir dari Antara, Sony mengatakan daerah terpencil bukan hanya wilayah perbatasan. Ia mencontohkan di Jawa Barat masih ada wilayah yang dinilai terpencil.

“Saat ini kami siap mengoperasionalkan sekitar 900 SPPG di daerah terpencil,” kata Sony, Kamis 16 April 2026 lalu.

Menurutnya dalam waktu kurang dari satu bulan, 900 SPPG di daerah terpencil tersebut siap beroperasi.

Sony juga menambahkan, keterlibatan langsung masyarakat dalam program peningkatan gizi nasional ini sangat efektif. Bahkan, percepatannya juga dirasakan langsung oleh seluruh penerima manfaat

“Anak-anak semakin banyak mendapatkan manfaatnya, dan yang paling penting adalah tumbuhnya ekonomi lokal,” kata Sony.

Sony berharap seluruh kepala daerah memastikan agar suplai bahan baku MBG disesuaikan dengan kapasitas lokal. Kepala daerah harus aktif membangun produksi yang menyuplai SPPG di masing-masing daerah.

“Sehingga uang pemerintah benar-benar dimanfaatkan daerah setempat, tidak harus belanja dari daerah lain. MBG ini juga mengungkit tumbuhnya pengusaha baru produk-produk di SPPG,” kata Sony.

 

Exit mobile version