Suaranusantara.com- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa 12 Mei 2026 lapor ke Presiden RI Prabowo Subianto terkait solusi atas kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi 27 April 2026 lalu.
Dalam laporannya itu, AHY memaparkan sejumlah langkah taktis terutama di bidang infrastruktur perkeretaapian harus dijalankan sebagai evaluasi pascakecelakaan maut KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek yang menewaskan sebanyak 16 orang dan 90 an luka-luka.
“Kami laporkan perkembangan dan langkah-langkah taktis solusi yang harus segera diambil dan telah dilakukan sebetulnya pasca terjadinya kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa 12 Mei 2026.
Sejumlah langkah yang diambil pemerintah di antaranya adalah identifikasi perlintasan sebidang yang dinilai menjadi titik rawan terjadinya kecelakaan kereta api.
“Maka ada kurang lebih 76 perlintasan sebidang yang ada di wilayah Jawa dan juga sebagian Sumatera, yang itu memang butuh segera dilakukan pembangunan, apakah itu palang pintu kereta maupun flyover atau underpass,” kata AHY.
Selebihnya, pemerintah pun akan melakukan penutupan titik-titik rawan di perlintasan sebidang. Lalu, pemerintah berupaya untuk memperbaiki sistem persinyalan dan modernisasi sistem kereta lainnya.
“Jadi semangatnya adalah untuk transportasi publik, keselamatan kita utamakan dan pada akhirnya konektivitas antarwilayah juga bisa menghadirkan pertumbuhan dan peluang ekonomi lainnya,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan bersama PT KAI terus mengembangkan sistem double-double track (DDT) atau jalur dwiganda yang akan memisahkan operasional kereta komuter (KRL) dan kereta jarak jauh secara fisik.
“Tetapi tentu butuh waktu untuk bisa merampungkan rencana besar pengembangan kereta, baik existing maupun pengembangan baru, dan reaktivasi dari rel-rel yang selama ini tidak berfungsi,” ujarnya.