Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto angkat bicara soal rupiah yang kembali melemah. Tercatat pada Minggu 17 Mei 2026 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berada di angka Rp.17.600.
Prabowo mengatakan fluktuasi nilai tukar dolar AS tak perlu terlalu dikhawatirkan oleh masyarakat, khususnya di desa. Sebab, rakyat di desa tidak menggunakan dolar.
Prabowo juga menepis anggapan perekonomian Indonesia yang diramalkan suram lantaran nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan.
“Saya yakin sekarang ada yang selalu sebentar-sebentar “Indonesia akan collapse, akan chaos”… Orang rakyat di desa enggak pake dolar kok,” kata Prabowo saat peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026.
Di tengah rupiah yang mengalami tekanan, Prabowo optimistis kondisi di Indonesia masih aman, baik dari sisi pangan hingga energi, meskipun banyak negara lain yang panik.
“Pangan aman, energi aman, banyak negara panik, Indonesia masih oke,” katanya.
Pengamat Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Gigih Prihantono menilai melemahnya rupiah terhadap dollar tetap saja berpengaruh bagi seluruh warga Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun desa.
“Yang harus disadari bahwa kita punya ketergantungan impor bahan baku, ataupun barang setengah jadi dan barang jadi. Sehingga ini sangat membebani masyarakat secara langsung mulai dari ke atas dan di bawah baik kota atau di desa,” kata Gigih, Minggu 17 Mei 2026.
Menurut Gigih, warga desa memang tidak bertransaksi menggunakan dollar. Namun, barang-barang impor seperti pakaian, elektronik hingga kendaraan tetap masuk di desa dan banyak warga yang membutuhkan.
“Masalah dalam lagi, memang orang desa tidak membayar pakai dollar, tapi harga rupiah-nya itu penting. Ketika impornya naik, maka barang kita mayoritas barang jadi misal baju, sepeda motor, elektronik ini kan banyak impor dan ini menyebabkan tekanan di kelas bawah,” jelasnya.
Gigih juga menyoroti soal banyaknya regulasi yang memberatkan para pelaku usaha saat ini. Saat ini, para pelaku usaha dibebani regulasi otoritarian.
“Untuk memperbaiki nilai tukar, jalan satu-satunya deregulasi. Jadi pangkas semua aturan-aturan yang memberatkan para pelaku usaha. Jangan seperti sekarang kita malah mengetati regulasi. Kita ini menuju ke otoritarian ya, perekonomian tidak jalan. Kalau zaman orde baru otoritarian iya, tapi perekonomian jalan,” bebernya.
“Kalau sekarang kita menuju ke otoritarian, tapi dunia usaha di otoritarian-kan. Nah ini nggak bisa, dunia usaha itu semakin di high regulasi semakin dia tidak bergerak bebas dia akan mengalami kemunduran. Jalan paling cepat permudah regulasi untuk para pelaku usaha,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, mengatakan meskipun masyarakat desa tak menggunakan dolar AS untuk transaksi, tapi dampak pelemahan rupiah tetap akan menjalar hingga ke desa.
Hal ini dikarenakan, ekonomi Indonesia sudah semakin terintegrasi dengan sistem global di mana banyak kebutuhan masyarakat desa yang terkait dengan barang impor.
“Jangan dikira pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang sudah Rp 17.600 itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa,” ujarnya.
Barang-barang tersebut mulai dari LPG, pupuk, kendaraan bermotor, hingga barang elektronik.
“Emangnya orang desa nggak pakai barang-barang impor. Mulai dari handphonenya, kendaraan bermotor, komponen elektroniknya, mesin cucinya itu semua akan terpengaruh. Pupuknya pun juga akan terpengaruh harganya yang ada di sentra sentra pertanian kalau rupiahnya makin melemah,” sambungnya.
Bhima mengatakan, pemerintah seharusnya mulai menyiapkan skenario mitigasi, bukan justru terkesan menantang situasi tanpa persiapan.
“Di Indonesia ini seolah justru menantang, tapi tanpa persiapan. Saya kira sikap dan komunikasi seperti ini sangat sangat membahayakan karena masyarakat seolah dibuat tenang tapi tidak siap dengan sudden shock. Pemimpin di negara lain justru menyiapkan skenario terburuk karena efek perang masih panjang,” katanya.
Ia mengingatkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai sekitar 7% dalam satu tahun terakhir. Menurutnya kondisi itu menjadi alarm yang perlu dicermati serius karena bisa berdampak terhadap investasi dan ketenagakerjaan.
“Itu semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga-harga akan menekan di pedesaan dan jangan salah juga, kalau rupiahnya terus melemah terhadap dolar, PHK massal, desa itu akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan kembali lagi ke desa tapi tidak berkerja, dan tidak berpenghasilan kan itu akan jadi beban desa,” ujarnya.