Suaranusantara.com- Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyinggung orang-orang kaya yang kerap membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Padahal, kata Bahlil, orang-orang kaya itu seharusnya menggunakan BBM non subsidi. BBM subsidi harusnya dinikmati oleh kalangan-kalangan ke bawah atau orang-orang yang memang membutuhkan.
Ia menegaskan pemerintah tetap mempertahankan kebijakan subsidi energi sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Kata Bahlil, orang-orang kaya yang masih membeli BBM bersubsidi harusnya memiliki rasa malu.
“Kalau kondisinya memang harus ada prioritas, ya saya sebagai mantan orang miskin akan membela saudara-saudara saya yang senasib dengan saya dahulu. Yang kaya-kaya ini, mohon maaf, masa masih pakai BBM subsidi? Malu dikitlah,” kata Bahlil pada perhelatan Kajian Tengah Tahun Indef 2026 di Jakarta, Kamis 25 Juni 2026.
Bahlil menjelaskan, BBM bersubsidi memang disiapkan untuk mendukung aktivitas masyarakat kecil dan sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik.
Karena itu, penggunaan subsidi harus tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang berhak.
Menurut dia, pemerintah tetap menjamin ketersediaan BBM subsidi untuk angkutan umum, kendaraan logistik, kendaraan pelat kuning, hingga masyarakat yang memenuhi kriteria penerima subsidi.
Pada kesempatan itu, Bahlil juga menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan harga BBM bersubsidi meski kondisi geopolitik global masih dibayangi konflik di Timur Tengah yang memengaruhi harga minyak dunia.
“Saya ulangi lagi arahan Bapak Presiden. Tidak, kita tidak akan menaikkan BBM subsidi. Kalau BBM nonsubsidi ya bagaimana mekanisme pasarnya. Maunya saya juga tidak boleh naik, tetapi kita membeli minyak dari luar negeri,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara.
Karena itu, subsidi energi tidak boleh dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.
Bahlil juga menyoroti pola konsumsi energi yang dinilainya belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan.
Menurutnya, pemilik kendaraan premium seharusnya menggunakan BBM dengan angka oktan tinggi yang sesuai spesifikasi mesin, bukan BBM yang disubsidi pemerintah.
“Yang mampu, mohon pengertiannya. Masa masih menggunakan BBM subsidi? Sedikit malu juga lah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah akan terus menjaga keberlangsungan program subsidi energi sebagai instrumen untuk melindungi daya beli masyarakat.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kedisiplinan seluruh pihak dalam menggunakan BBM sesuai peruntukannya.
“Keberhasilan subsidi energi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat untuk tidak mengambil hak kelompok yang lebih membutuhkan,” pungkasnya.