Suaranusantara.com- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan pemerintah kembali menunda pemberian insentif motor listrik atau electric vehicle, Senin 29 Juni 2026.
Kata Purbaya, penundaan pemberian insentif motor listrik lantaran pemerintah masih terus melakukan koordinasi dengan lintas kementerian.
Adapun pemberian insentif motor listrik ini guna mendorong industri otomotif nasional. Sayangnya, hingga kini kepastian implementasinya masih belum jelas.
“Mungkin persiapannya belum cukup, masalah dia (Menko Airlangga) belum berbicara sama saya, seinget saya sih waktu ditunda 1 bulan, mungkin perlu 1 bulan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Senin 29 Juni 2026.
Purbaya menekankan pemberian insentif motor listrik belum bisa dilakukan bulan Juli 2026. Pihaknya pun masih berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Nggak (berlaku di Juli), saya mesti komunikasi dengan Pak Airlangga dulu,” tambahnya.
Dalam skema yang tengah disiapkan, pemerintah berencana memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian mobil listrik. Besaran insentif akan dibedakan berdasarkan jenis baterai yang digunakan kendaraan.
Untuk mobil listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel atau nickel manganese cobalt (NMC), pemerintah menyiapkan fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen.
Sementara itu, mobil listrik dengan baterai non-nikel, seperti lithium iron phosphate (LFP), direncanakan memperoleh PPN DTP sebesar 40 persen.
Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan insentif untuk 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit motor listrik.
Sementara untuk motor listrik, pemerintah menyiapkan subsidi sebesar Rp5 juta per unit untuk 100 ribu unit pada tahap awal.