Suaranusantara.com- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mulai menerapkan SOP soal gajian yang di mana kini dibuat satu galian terpadu untuk seluruh pekerjaan utilitas di wilayah Ibu Kota. Jadi, pekerjaan galian akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baik itu mulai dari Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, hingga utilitas lainnya, harus direncanakan dan dikerjakan secara terintegrasi.
Bukan tanpa sebab Pramono membuat SOP galian, hal ini berkaca pada kawasan TB Simatupang yang mengalami overlapping alias tumpang tindih.
“Terutama galian SDA, galian Bina Marga, semua galian yang muara tanggung jawabnya ada di Pemerintah DKI Jakarta. Saya minta tidak lagi overlapping seperti kasus yang terjadi di TB Simatupang,” kata Pramono usai meninjau penataan Kali Grogol segmen Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis 2 Juli 2026.
Pramono mengatakan, selama ini pekerjaan galian dilakukan secara terpisah atau masing-masing instansi.
Hal ini membuat ruas jalan yang sama harus dibongkar berulang kali untuk pemasangan jaringan utilitas yang berbeda.
Karena itu, ia meminta seluruh perencanaan dilakukan secara terpadu sejak awal agar pelaksanaan proyek lebih efisien dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kalau dilihat, termasuk untuk limbah yang selama ini menjadi persoalan, dulu limbah sendiri, air bersih sendiri, kemudian Bina Marga sendiri. Sekarang saya minta digabungkan, tidak boleh lagi sendiri-sendiri dan perencanaannya harus dibahas bersama,” ujar Pramono.
Ia menambahkan pola kerja terintegrasi tersebut mulai diterapkan di sejumlah wilayah, termasuk Menteng dan Jakarta Selatan. Ke depan, sistem itu akan diperluas dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di Jakarta.
“Maka beberapa yang kalau dilihat terutama di daerah Menteng, Jakarta Selatan dan sebagainya, sekarang menjadi satu. Dan itulah yang saya inginkan,” katanya.