Suaranusantara.com- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa dalam perbaikan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Tendean, Jakarta Selatan yang rusak akibat diseruduk truk pengangkut alat berat tak mungkin mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini dikarenakan apabila perbaikan JPO Tendean menggunakan APBD murni maka memerlukan waktu yang lama.
“Kalau melalui anggaran (APBD), butuh waktu lama sekali. Tidak mungkin di APBD murni, harus di APBD Perubahan. Menurut saya itu akan lama,” ujarnya pada Kamis 16 Juli 2026.
Maka dari itu, terkait pembiayaan Pramono akan menggelar rapat pada pekan depan. Rapat nantinya akan membahas soal alternatif pembiayaan di luar APBD.
Ada beberapa opsi yang disiapkan antara lain melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kemitraan strategis (strategic partnership) dengan skema hak penamaan (naming rights), hingga pemanfaatan mekanisme Koefisien Lantai Bangunan (KLB) atau SP3L.
Selain masalah pembiayaan, Pemprov DKI juga akan memutuskan langkah hukum terhadap perusahaan pemilik truk crane yang menyebabkan kerusakan.
“Mengenai apakah kita akan menuntut kepada perusahaan, dalam rapat nanti akan saya putuskan,” tambah Pramono.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, menyatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan pembongkaran struktur JPO Tendean yang mengalami kerusakan berat.
Terkait pertanggungjawaban materiil, pembicaraan dengan pemilik armada belum membuahkan hasil.
“Mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan maupun mekanisme ganti rugi dari perusahaan pemilik truk pengangkut alat borepile,” ujar Wenny dalam keterangannya, Selasa 14 Juli 2026.