Suaranusantara.com- Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) pada Kamis 23 Juli 2026 berkunjung ke Kraton Kilen Yogyakarta bertemu langsung dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamenku Buwono X.
Dalam pertemuan itu, tokoh GNB mencurahkan uneg-uneg terkait negara. Di mana salah satunya soal krisis kepercayaan publik terhadap negara.
GNB mengatakan, krisis kepercayaan publik terhadap negara secara muncul secara tiba-tiba. Krisis kepercayaan muncul dimulai dari soal kebijakan pemerintah yang dinilai tidak melihat dampak secara menyeluruh lemahnya penegakan hukum, hingga menguatnya intervensi politik dalam ruang sipil.
Salah seorang penggagas GNB, Alissa Wahid, mengatakan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan negara saat ini berada pada titik yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurutnya, akar persoalan terletak pada proses pengambilan kebijakan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan berbagai aspek secara utuh.
“Pejabat itu mengambil keputusan tidak mempertimbangkan berbagai faktor yang menyeluruh,” ujar Alissa Wahid.
Putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menilai berbagai kebijakan yang lahir belakangan justru memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Sejumlah program prioritas dinilai masih menyisakan persoalan mendasar, baik dari sisi perencanaan maupun implementasi.
Menurut Alissa, orientasi mengejar hasil cepat tanpa perencanaan yang matang justru memunculkan persoalan baru dan memperkuat persepsi publik bahwa pemerintah belum memiliki tata kelola yang solid.
Namun, ia menegaskan, persoalan terbesar bukan semata-mata terletak pada kebijakan pemerintah, melainkan pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
“Yang paling penting adalah soal ketidakpercayaan itu dibangun karena sistem penegakan hukum yang masih belum bisa diandalkan,” tegasnya.
Ia menyebut berbagai kasus korupsi, kuatnya pengaruh politik dalam proses hukum, hingga belum adanya kepastian hukum menjadi faktor yang terus menggerus keyakinan masyarakat terhadap negara.
“Ketika hukum dianggap tidak mampu menjadi instrumen keadilan, kepercayaan masyarakat terhadap negara ikut tergerus,” katanya.
Selain itu, Alissa juga menyoroti menguatnya kecenderungan militerisme, terutama dengan semakin besarnya keterlibatan aparat pertahanan dan keamanan di ruang-ruang sipil.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat mempersempit ruang demokrasi apabila tidak diimbangi dengan penguatan kontrol sipil.
“Militerisme yang menguat, masuknya aparat pertahanan dan keamanan itu ke dalam ruang-ruang sipil, itu juga termasuk hal-hal yang membuat kemudian rakyat ini jadi kehilangan kepercayaan,” ujarnya.
Kendati demikian, krisis kepercayaan publik itu bisa pulih dengan komunikasi politik ataupun pencitraan pemerintah.
Alissa berujar yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa hukum ditegakkan secara adil, kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan publik, dan ruang sipil tetap terlindungi.
Sementara itu, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Amin Abdullah, menilai salah satu langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik adalah mempercepat pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus mampu memulihkan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
“Yang pertama, Undang-Undang Perampasan Aset itu skala prioritas. Saya kira itu karena itu sumber segala masalah. Kalau itu selesai, insyaallah semua akan mengikuti,” kata Amin.
Ia menambahkan, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat. Karena itu, akuntabilitas publik harus menjadi prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.
“Jangan hanya kasus korupsi ditangkap, kasus korupsi diselesaikan. Tetapi penegakan hukumnya justru secara utuh itu yang jauh lebih penting,” ujarnya.
Hasil pertemuan dengan Sri Sultan, lanjut Alissa, tidak akan berhenti sebagai forum diskusi. Gerakan Nurani Bangsa berencana membawa berbagai catatan tersebut ke tingkat nasional melalui forum para sesepuh bangsa pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI.
“Dalam waktu dekat para sesepuh bangsa akan berkumpul untuk 17-an dan pesan kebangsaan. Seperti tahun lalu kita ada pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa, nanti di sana akan kita sampaikan,” pungkasnya.