Suaranusantara.com- PDI Perjuangan merespon soal Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan siap fight di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazah dan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan miliknya.
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevry Sitorus, pembuktian keabasahan ijazah melalui PTUN sangatlah tidak masuk akal.
“Menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket (surat keterangan) atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” kata Deddy di Jakarta, Selasa 10 November 2026.
Menurut Deddy, PTUN tidak dapat membatalkan putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA).
Hal ini dikarenakan kedua lembaga tersebut memiliki lingkungan dan kewenangan peradilan berbeda.
Ia pun mempertanyakan hubungan antara pembuktian keaslian dokumen pendidikan dengan mekanisme gugatan tata usaha negara.
“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar. PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara atau birokrasi,” jelasnya.
Tak hanya mempersoalkan kewenangan pengadilan, Deddy juga mengungkit perkara suket yang sebelumnya pernah bergulir di PTUN.
Ia menyebut perwakilan Kementerian Pendidikan tidak pernah menghadiri persidangan hingga penggugat akhirnya mencabut gugatan.
“Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN, tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya,” tutur Deddy.
Deddy menilai kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan membuktikan keabsahan dokumen sebenarnya sudah terbuka sejak sebelumnya. Namun, kesempatan tersebut dinilai tidak dimanfaatkan oleh pihak Gibran maupun kementerian terkait.
Atas dasar itu, ia memandang langkah yang kini kembali diarahkan ke PTUN justru berpotensi menjadi cara untuk memperpanjang polemik. “Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” tambahnya.
Gibran Rakabuming Raka sebelumnya pada Selasa 10 November 2026 menyatakan siap fight di PTUN untuk membuktikan keabsahan ijazah miliknya.
Hal itu disampaikan Gibran usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Selasa pagi.
Gibran mengatakan, dalam pertemuan itu Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait polemik yang tengah berkembang saat ini.
Dia pun diminta Prabowo untuk tetap membuktikan keabsahan ijazah melalui jalur hukum di PTUN.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” katanya.
Dia diminta presiden untuk menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1).
“Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” jelasnya.