Permintaan Prabowo, MPR Geser Jadwal Sidang Paripurna Pemilihan dan Pelantikan Wapres

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani bicara soal jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres diundur ke tanggal 9 Desember 2026 (Instagram @ahmadmuzani2)

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani bicara soal jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres diundur ke tanggal 9 Desember 2026 (Instagram @ahmadmuzani2)

Suaranusantara.com- Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) menunda satu pekan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) RI pengganti Gibran Rakabuming Raka yang sejatinya digelar 2 Desember 2026 mendatang, menjadi 9 Desember 2026.

Hal ini berdasarkan permintaan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres baru diundur.

“Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan Presiden jabatan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 16 November 2026.

Berdasarkan rapat gabungan hari ini, MPR, kata Muzani, menyetujui usulan Prabowo itu.

“Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.

Muzani pun memahami jadwal kenegaraan Prabowo yang begitu padat dalam beberapa hari ini.

Sehingga, kata dia, Prabowo masih perlu waktu untuk berbicara dengan koalisi dan tokoh dalam rangka penentuan Wapres baru.

“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” imbuh Muzani.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman menerangkan bahwa penundaan selama satu pekan itu diusulkan sejumlah fraksi di MPR dikarenakan benturan agenda kedewanan, baik di DPR maupun DPD, termasuk jadwal rapat komisi dan kunjungan kerja.

“Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja,” ujarnya.

Exit mobile version