Jakarta-SuaraNusantara
Komisi I DPR-RI segera memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu trkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo perihal pembelian 5.000 pucuk senjata api ilegal.
Dalam rapat yang rencananya digelar pada Selasa, 3 Oktober tersebut, Komisi I meminta penjelasan Menhan soal pos anggaran dari alokasi APBN yang disebut-sebut digunakan untuk membeli senjata tersebut.
“Juga akan dibahas anggaran untuk Kemenhan yang akan dihadiri Kementerian Keuangan,” ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Haris Al Anshori di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 26/9/2017).
Selanjutnya Haris mengimbau masyarakat untuk arif dalam mencerna pernyataan Panglima TNI. Apalagi sudah ada penjelasan resmi dari Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menyebutkan ada kesalahpahaman dari pernyataan Panglima.
Penulis: Yon K