Jakarta, Suaranusantara.com – Puan Maharani menegaskan bahwa keberadaan Dewan Kolonel yang semula mendukungnya maju Capres 2024, tak lain hanya bagian dari dinamika internal PDI Perjuangan dalam menyambut tahapan Pilpres 2024.
Selebihnya, internal PDI Perjuangan disebutnya tetap solid dan satu paham soal pencapresan sebagaimana diinstruksikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Oleh karena itu, Ketua DPP PDI-P itu berpesan kepada Dewan Kolonel untuk patuh dan taat terhadap seluruh perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan terkait pencapresan.
“Kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan Ketum tentang kesamaan paham,” kata Puan ditemui di area Sport Centre, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11).
Dewan Kolonel, beberapa kader yang mendukung Puan Maharani maju Capres 2024, telah terkena sanksi keras dari Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan.
Sanksi kepada sejumlah kader partai PDI Perjuangan yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel diberikan karena mereka berbicara soal Dewan Kolonel kepada media.
Ada empat kader PDI Perjuangan yang terkena sanksi keras itu.
“Supaya sama dengan juga yang kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan,
kemudian Pak Johan Budi, Masinton (Pasaribu), Pak Prof Hendrawan (Supratikno),” kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun di Kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/10).
“Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir,” jelasnya.
Setelah sanksi keras dan terakhir dari Dewan Kehormatan tersebut, Puan Maharani pun kembali menegaskan instruksi Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPR RI itu menegaskan, sejauh ini, PDI Perjuangan tegak lurus terhadap arahan Megawati.
Menurutnya, seluruh kader di PDI Perjuangan solid. Menurut Puan, keberadaan Dewan Kolonel adalah bagian dinamika internal partainya.
“Enggak ada apa-apa, itu hanya dinamika di dalam internal partai. Intinya kita PDI-P solid,” ucapnya.
Terkait dukungan capres maupun calon wakil presiden (cawapres) tertentu oleh kader PDI-P, Puan mengaku tak mempersoalkan hal itu.
Ia hanya mengingatkan bahwa semua kader PDI Perjuangan harus mengikuti aturan Megawati soal penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses pilpres 2024,” tutur Ketua DPR RI itu.(Rnd)