SuaraNusantara.com – Nomenklatur percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2024-2045 menuju Indonesia Emas diusulkan untuk diubah.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengatakan, usulan perubahan nomenklatur tersebut berdasarkan hasil diskusi dengan perguruan tinggi agar muncul narasi positif.
“Akan sangat produktif dan konstruktif ketika nomenklatur percepatan pembangunan daerah tertinggal diubah menjadi percepatan pembangunan daerah afirmasi,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini di Gedung Negara Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (17/11/2023) malam.
Kedatangan Gus Halim ke Lebak dalam rangka peringatan Hari Percepatan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 yang dilaksanakan di Alun-alun Rangkasbitung.
Peringatan PPD mengusung tema “Tumbuh Bersama, Merajut Harapan di Daerah Tertinggal”.
Kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ini juga mengungkapkan alasan dipilihnya Lebak sebagai lokasi pelaksanaan peringatan Hari PPD 2023.
“Sengaja kita taruh di Lebak, karena Lebak dengan luas yang sangat luar biasa, berbatasan dengan Sukabumi dan Bogor. Jarak tempuh dari kota, sampai 4-5 jam. Tahun ini Alhamdulillah sudah lepas dari daerah tertinggal,” ungkap dia.
Kata Gus Halim, terselenggaranya peringatan PPD di Lebak, tidak lepas karena dukungan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan dan 62 kepala daerah yang dientaskan.
“Harapannya, pada tahun 2024, kita entaskan 25 daerah tertinggal,” ucapnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, Pemprov Banten akan mengupayakan arahan-arahan yang telah disampaikan Mendes.
“Banyak hal yang kita lakukan dan meningkatkan berbagai kemajuan di Provinsi Banten. Di mana desa adalah upaya kita melakukan percepatan pembangunan. Karena ada istilah ya, kalau desa selesai maka kita semua pada dasarnya selesai,” tuturnya.(Def)