Komisi X Minta Pemerintah Keluarkan Keppres dan Perpres Penyelenggara PON 2023 di Sumatera Utara

Dede Yusuf Macan Effendi (Dok DPR RI)

Dede Yusuf Macan Effendi (Dok DPR RI)

Suaranusantara.com- Komisi X DPR RI telah memberikan peringatan kepada Kementerian Olahraga (Kemenpora) terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Mereka menyoroti keselarasan waktu pelaksanaan PON yang bersamaan dengan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di daerah tersebut.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi, keputusan terkait waktu dan anggaran penyelenggaraan perlu segera diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

Ketidakselarasan waktu antara PON yang dijadwalkan pada 8-20 September 2024 dan Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 memunculkan sejumlah masalah yang perlu ditangani.

“Pemerintah perlu memastikan mengeluarkan Keppres atau Perpres yang mendukung penyelenggaraan PON 2024. Pusat dan daerah perlu berkoordinasi terutama dalam hal penyediaan anggaran dan kepastian jadwal,” tegas Dede.

Selain itu, berdasarkan laporan yang ia terima dari DPRD Aceh, hingga kini pemerintah daerah belum menerima kepastian anggaran dari pemerintah pusat. Sebab itu Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menekankan kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena juga menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan, seperti pembangunan venue 26 cabang olahraga di kawasan sport center.

“Perlu evaluasi kembali penyelenggaraan PON mengingat (tahun) 2024 akan memasuki transisi kepemimpinan nasional dan daerah karena ada rencana dimajukan Pilkada langsung yang sebelumnya Oktober menjadi September,” sambungnya.

Komisi X DPR, sebutnya, akan meminta kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan PON 2024. Menurutnya, alokasi anggaran daerah akan sulit dimaksimalkan apabila waktu PON dan Pilkada serentak diselenggarakan dalam waktu berdekatan mengingat saat ini hampir seluruh kepala daerah diisi oleh pejabat sementara.

“Sehingga besar kemungkinan untuk penguatan terhadap event ini tentu akan terjadi kendala. Oleh karena itu perlu diambil solusi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait permasalahan ini,” pungkas Dede.(kml)

Exit mobile version