SuaraNusantara.com- Adian Napitupulu politikus PDI Perjuangan ditunjuk oleh ketum partai, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada.
Adian Napitupulu ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan guna menghadapi Pemilihan Kepada Daerah Serentak pada November 2024 mendatang.
Keputusan ditunjukannya Adian Napitupulu sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan telah diputuskan secara resmi dengan adanya surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Megawati.
“Saat ini sudah dibentuk Tim Pemenangan Pilkada secara nasional yang sudah ditandatangani surat keputusannya oleh Ketua Umum PDI Perjuangan,” kata Adian dalam konferensi pers di sela-sela rapat kerja nasional atau Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Mei 2024.
Adian mengatakan PDI Perjuangan saat ini telah siap mencalonkan sendiri pasangan calon kepala daerah di 142 kabupaten atau kota di 11 provinsi.
Pencalonan sendiri itu dimungkinkan karena PDI Perjuangan telah memenuhi aturan ambang batas parlemen di daerah-daerah tersebut.
Kendati demikan, kata Adian, PDI Perjuangan tidak menutup kemungkinan akan tetap menjalin kerja sama dengan partai politik lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Adian juga sempat menyinggung perbedaan pilihan PDIP dengan partai-partai lainnya di Pilpres 2024.
Menurut dia, PDIP tidak ingin perbedaan pilihan di Pilpres mempengaruhi konsolidasi Pilkada Serentak 2024.
“Kalau kami mau berbicara tentang bangsa Indonesia yang satu, berbicara tentang kebutuhan berbangsa dan bernegara, satu masalah selesai di satu masalah sehingga tidak mengganggu konsolidasi Pilkada dan itu tidak menjadi persoalan di daerah-daerah,” ucap Adian.
Lalu Adian turut menyinggung soal aparat yang tidak netral pada Pilpres 2024.
Adian mengatakan PDI Perjuangan tidak mau problem netralitas aparat dan penyalahgunaan fasilitas negara yang ada di Pilpres 2024 terulang di Pilkada.
“Jangan ada lagi peristiwa seperti Pilpres kemarin yang terulang. Jangan ada lagi aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan satu-dua calon,” ujar dia.
Karena dengan misal kembali terulangnya penyalahgunaan aparat dan fasilitas negara di Pilkada merupakan hal yang sangat tidak adil karena mereka dibiayai bersama oleh rakyat.
Maka dari itu, Adian ingin Pilkada 2024 dapat berjalan tanpa intimidasi atau upaya-upaya mempengaruhi pemilih dengan iming-iming fasilitas yang disediakan negara seperti bantuan sosial atau bansos.
*