Suaranusantara.com- Persoalan Musyarawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di internal Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sempat menuai polemik.
Sebab, Munaslub yang digelar pada Sabtu 14 September 2024 lalu menghasilkan nama putra Aburizal Bakrie, Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin baru menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki oleh Arsjad Rasjid.
Munaslub itu disebut Dewan Pengurus Kadin tidak sah atau ilegal sebab melanggar Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga (AD/ART).
Tak cuma itu, tapi Munaslub itu juga mendapat penolakan dari 21 Kadin Provinsi.
Adapun Dewan Pengurus Kadin itu beranggotakan Arsjad Rasjid, Yukki Nugrahawan Hanafi, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum Dan Komunikasi Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono.
Kendati demikian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumah) Supratman Andi Atgas mengatakan bahwa persoalan Munaslub di internal Kadin telah selesai.
“Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya. Dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan Munaslub yang ada,” kata Supratman saat ditemui awak media di Kantor Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, Minggu 15 September 2024.
Menurut Supratman, sejatinya Kemenkumham mewakili pemerintah mengikuti aturan yang ada di setiap lembaga seperti Kadin.
Lalu kata Supratman, digelarnya Munaslub pada Sabtu lalu yang akhirnya melengserkan Arsjad Rasjid dan menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin yang baru adalah kehendak mayoritas anggota Kadin.
“Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi,” katanya lagi.
Dan lanjut Supratman, pemerintah tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan Kadin.
“Dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin,” sambung Supratman.
Lalu terkait dengan terbitnya keputusan presiden (Kepres) untuk penetapan pengurus Kadin terbaru ini, Supratman menyebut akan terjadi dalam waktu dekat.
Pemerintah kata dia, masih akan melakukan harmonisasi terkait dengan struktur kepengurusan Kadin yang baru.
“Aturannya seperti itu. Namun nantikan semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian. Kira-kira berapa lama? Ya, kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama,” ucap