Suaranusantara.com- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai beberapa waktu lalu membuat pernyataan yang membuat seluruh pihak terkejut.
Natalius Pigai menyatakan untuk minta menaikan anggaran di Kementerian HAM dari Rp.64 miliar menjadi Rp.20 triliun.
Melalui rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI pada Kamis 31 Oktober 2024, Natalius Pigai membeberkan alasan mengusulkan kenaikan anggaran di Kementerian HAM menjadi Rp.20 triliun.
Pigai mengatakan bahwa anggaran Rp.20 triliun itu membiayai lebih dari 200 program penting di Kementerian HAM.
Pigai mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk memajukan hak asasi manusia di Indonesia dan mendukung operasional sekitar 2.500 pegawai di kementeriannya.
Ratusan program ini memiliki tujuan utama untuk membumikan nilai-nilai HAM di tengah masyarakat Indonesia.
Dan salah satu program andalan dari Kementerian HAM adalah Desa Peduli HAM yang rencananya akan diimplementasikan di seluruh pelosok Indonesia melalui 83.000 kelompok dari 1.007 tim lapangan.
“Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah karena kita akan bentuk kantor wilayah,” ujar Pigai saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2024.
Pigai berujar, bahwa dari anggaran tersebut nantinya setiap desa akan menerima alokasi dana sebesar Rp.100 juta untuk menjalankan program Desa Peduli HAM yang jika dijumlahkan mencapai total Rp.8,3 triliun.
Anggaran sebesar itu difokuskan pada sosialisasi HAM di masyarakat lokal dan pedesaan.
“Satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka 8,3 triliun. Tentu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah Rp 8,3 triliun,” ucap Pigai.
Tak cuma untuk membiayai program saja tapi Pigai juga menjelaskan bahwa sebagian dari anggaran Rp.20 triliun ini akan dialokasikan untuk belanja pegawai.
Mengingat saat ini Kementerian HAM hanya memiliki 188 pegawai dengan alokasi anggaran sekitar Rp.14 miliar.
Dia ingin pegawai di Kementerian HAM ditambah menjadi 2.544 staf dengan anggaran hanya untuk gaji dan tunjangan sebesar sekitar Rp.1,2 triliun.
“Dari 2.544 staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa, yang 188 ini untuk belanja pegawai Rp 14 miliar. Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun, konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjukkan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 triliun,” jelas Pigai.
Permintaan anggaran ini diharapkan dapat mendukung visi besar Kementerian HAM untuk semakin dekat dengan masyarakat, terutama di tingkat desa, melalui berbagai program yang membangun kesadaran HAM dari akarnya.