Suaranusantara.com – Pakar hukum tata negara sekaligus Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD memuji usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pementuan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Mahfud mengatakan, itu merupakan usulan yang bagus.
Dia berpendapat, pelaksanaan pilkada memang harus dievaluasi. Sebab, menurut Mahfud, Pilkada saat ini sangatlah mahal dan dipenuhi cara kotor.
“Bagus, menurut saya itu bagus, dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini,” kata Mahfud.
Mahfud berujar, saat era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhir September 2014 silam, pernah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.
Namun, diputuskan dalam hitungan hari atau pada awal Oktober tahun itu SBY memutuskan memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk tetap mempertahankan pilkada secara langsung.
“Dicabut lagi hanya dua hari karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu,” ucal Mahfud.
Dikerahui, Presiden RI Prabowo Subianto melempar usulan bahwa kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam WIB.
“Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,”tambahnya.