Suaranusantara.com – Partai Persatuan Pembangunan (PP) bakal mengkaji usulan Presiden Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD.
Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Umum PPP, Mardiono.
Mardiono mengakui bahwa pelaksaan pilkada yang saat ini dilakukan menghabiskan biaya yang terlalu mahal.
Sehingga, hal demikian membuat negara mengalani kerugian yang cukup tinggi.
“Kita sudah berpengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Kita akui sepenuhnya bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling berbiaya tinggi. Biaya yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara, berapa triliun sebagaimana yang Pak Presiden sampaikan itu hangus dalam dua hari,” ujar Mardiono.
Meski demikian, dia mengakui bahwa Indonesia membutuhkan penguatan demokrasi.
Namun, harusnya hal demikian tak membebani rakyat.
“Tidak boleh juga membebani rakyat sehingga harus ada ide-ide inovasi pemikiran bagaimana supaya kita menjalankan demokrasi itu dengan ekonomi, biaya, yang tidak terlalu tinggi,” ucap dia.
Mardiono menegaskan, kebutuhan masyarakat Indonesia tidak hanya berpolitik, tetapi ada juga kebutuhan lainnya, seperti penguatan pangan, alutista untuk pertahanan, dan juga infrastruktur.
“Ada bidang pangan, bidang alutsista untuk pertahanan, juga infrastruktur yang harus kita bangun, itu juga tidak kalah penting. Namun, politik untuk menjaga demokrasi mengantarkan hak kedaulatan rakyat itu juga tidak kalah penting,” tutur Mardiono.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih DPRD.
Sebab, dia berpendapat, pilkada langsung seperti saat ini terlalu banyak menghabiskan anggaran hingga triliun rupiah.
“Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.