Suaranusantara.com- Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GMNI) pada hari ini Kamis 16 Januari 2025 menyambangi Gedung Merah Putih, KPK.
Tujuan GMNI menyambangi kantor KPK adalah untuk mendesak agar lembaga antirasuah itu turut memeriksa Presiden ke 7 RI, Joko Widodo atau Jokowi beserta keluarga atas dugaan kasus korupsi.
GMNI mengingatkan KPK agar bertindak adil dalam menangani kasus korupsi dan tidak tebang pilih dalam mengusut termasuk memerika Jokowi beserta keluarga.
“Kami ingin mengingatkan KPK untuk menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu, memastikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dalam upaya pemberantasan korupsi, setiap individu, tanpa terkecuali, termasuk mantan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya, harus diperlakukan sama di mata hukum,” kata Ketua GMNI Jakarta Selatan, Deodatus Sunda Se alias Dendy di gedung KPK, Jakarta, Kamis 16 Januari 2025.
Adapun Dendy menjelaskan laporan kali ini tindak lanjut atas laporan sebelumnya yang dilaporkan pada 9 Agustus 2024.
Terlebih kata Dendy, organisasi luar negeri yakni OCCRP merilis nama mantan orang nomor 1 di Indonesia itu sebagai pemimpin terkorup 2024
“Bahwa Presiden ke-7 yang kami laporkan ke KPK pada tiga tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh Lembaga Internasional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sebagai salah satu mantan presiden terkorup dunia. OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan KPK,” tegas Dendy.
Sslain Jokowi, dalam rilis OCCRP terdapat sejumlah tokoh lain yang masuk dalam nominasi pemimpin terkorup.
Mereka yang masuk nominasi Person of the Year 2024 untuk kejahatan terorganisir dan korupsi di antaranya Presiden Suriah, Bashar Al Assad, yang telah digulingkan dari kekuasaan. Ia menempati peringkat teratas dalam kategori ini.
Lalu ada Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha asal India, Gautam Adani.
Dendy mengatakan bahwa OCCRP menyebut Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
“Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah melakukan praktik korupsi dan kolusi yang patut menjadi perhatian serius KPK, agar pimpinan KPK baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali, dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo,” pungkasnya.