Suaranusantara.com – Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai keberadaan pagar laut di pesisir Tangerang (Banten), Bekasi (Jawa Barat) hingga Jakarta Utara, mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah pusat maupun daerah.
Menurut dia, pagar yang di bangun pada era Presiden ke 7, Joko Widodo (Jokowi) ini memang sengaja dibiarkan berkembang.
“Pagar-pagar ini memang dibangun sejak era pemerintahan sebelumnya dan dibiarkan berkembang. Pagar-pagar ini beberapa muncul akibat ketakutan akan pembatalan izin,” kata Trubus dikutip Antara, Sabtu (18/1/2025).
Selain itu, kata Trubus keberadaan pagar laut ini menandakan bahwa pemerintah tak pernah fokus terhadap kesejahteraan nelayan.
Di sisi lain, Trubus juga menyoroti kerusakan ekosistem terumbu karang yang menjadi tempat hidup ikan akibat pembangunan pagar dari bambu itu.
Kendati sejumlah pihak menyatakan bahwa pembangunan pagar laut ini sudah melalui proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Trubus mengkritisi implementasinya yang tidak berjalan sesuai rencana.
“Pemerintah lebih fokus pada aspek pajak dan retribusi, sementara persoalan lingkungan dan kesejahteraan nelayan kurang mendapatkan perhatian,” ujar Trubus.
Lebih lanjut, Trubus mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyegel lokasi pagar dan memastikan tidak ada kelanjutan pembangunan dari pagar laut itu.
Namun, menurutnya, langkah yang diambil masih bersifat jangka pendek. Dia mendesak ada solusi efektif, termasuk sanksi bagi pihak yang membangun pagar laut tersebut.
“Solusi jangka panjangnya harus jelas, yakni menghentikan aktivitas pembangunan pagar-pagar tersebut dan memberikan sanksi kepada pembuatnya,” katanya.
