Suaranusantata.com – Komisi XIII DPR RI mengkritik kinerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai dalam 100 hari pertama bertugas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mereka menilai, Pigai tidak terlihat bekerja selama 105 hari ini.
“Saya senang Pak Menteri waktu di Komnas HAM. Tapi dalam 105 hari Pak Menteri menjadi menteri ini, saya tidak lihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan ketika di Komnas HAM,” kata Mafirion dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam rapat kerja Komisi XIII di gedung parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, (5/2/2025).
Mafirion lantas menyampaikan kekhawatirannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dan meminta Pigai untuk turun ke lapangan sebagai penengah antara warga dan pemerintah.
Terbaru di Pulau Rempang, Kota Batam, tiga orang warga setempat ditetapkan sebagai tersangka karena menolak PSN Rempang Eco City.
“Pergilah ke sana, lihat. Dengarkan apa yang mereka katakan. Atau Kementerian HAM ini menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah. Bukan membela. Tidak membela pemerintah,” katanya.
Sementara, Siti Aisyah dari Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan keluhan yang sama.
“Setelah 105 hari bekerja, kami enggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya bapak kerjakan selama jadi menteri HAM ini,” kata dia.
Padahal, menurut dia, sejauh ini sudah banyak kasus pelanggaran HAM yang viral di Indonesia, seperti PSN Rempang dan pagar laut di perairan Tangerang hingga Bekasi.
“Saya enggak lihat bapak hadir di sana,” kata Aisyah.
Lalu, Raja Faisal Manganju Sitorus dari Fraksi Partai Demokrat menilai Pigai kurang vokal dalam isu-isu HAM yang seharusnya ia tangani.
“Kok sekarang setelah menjadi menteri kurang lantang, saya lihat,” kata dia.
“Masalah Rempang kemarin, pagar laut, enggak ada muncul Pak Menteri. Padahal itu yang kami harapkan sebenarnya,”tambahnya.