Suaranusantara.com- Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil dari partainya untuk tak ikut kegiatan retreat yang digelar di Magelang oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Instruksikan ini diterbitkan oleh Megawati usai orang kepercayaannya, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK pada Kamis petang 20 Februari 2025.
Adapun kepala daerah dari PDI Perjuangan yang tak ikut retreat mematuhi aturan Megawati ada sebanyak dua puluh orang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya pun meminta kepada kepala daerah yang tak hadir dalam retreat untuk mengirimkan wakilnya atau sekretaris daerah (sekda).
Bima Arya mengatakan bahwa dari hasil pendataan ada sebanyak 47 kepala daerah yang tidak hadir ke retreat tanpa alasan dan 6 kepala daerah izin sakit serta acara keluarga.
“Apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini, seperti halnya mereka yang (izin) sakit atau ada kegiatan keluarga,” kata Bima Arya di kompleks Akmil, Magelang, Jumat 21 Februari 2025.
Menurut Bima pasti setiap daerah memiliki sekda, maka ada baiknya jika kepala daerah tidak bisa hadir untuk bisa diwakilkan oleh wakilnya atau sekda.
“Pasti ada sekdanya, enggak mungkin (tidak ada) itu biasa lah. Ya, dalam mekanisme tugas dan fungsi pemerintahan daerah ya, tiga itu yang saling menggantikan saling mengisi. Pasti ada sekdanya,” ujarnya.
Bima Arya pun menjelaskan tujuan dari digelarnya retreat kepala daerah yang digelar di Magelang adalah untuk memastikan program-program pusat sinkron dengan daerah.
“Acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat. Maka, harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir,” ujarnya.
Kata Bima Arya, program bukan cuma sekedar memahami saja tapi juga sinkronisasi serta memberi ruang kepala daerah untuk saling mengenal.
“Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain,” kata Bima.
