Suaranusantara.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merealisasikan langkah strategis untuk menekan anggaran dan meningkatkan efektivitas perjalanan dinas luar negeri (PDLN) yang dilakukan oleh pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tingkat pusat maupun daerah.
Kebijakan yang dibuat Prabowo ini bertujuan mengoptimalkan anggaran negara serta memastikan setiap perjalanan memiliki urgensi yang jelas dan relevan dengan kepentingan nasional.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dengan Nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024.
Surat itu ditujukan kepada seluruh pimpinan lembaga negara, kementerian, kepala daerah, serta instansi terkait di seluruh Indonesia.
Ketentuan Kebijakan PDLN
Dalam surat tersebut, perjalanan dinas luar negeri hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang memiliki urgensi substantif, dan sepanjang tidak ada tugas prioritas di dalam negeri.
Setiap PDLN harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Presiden melalui Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
“Jika kegiatan PDLN dilakukan tanpa persetujuan Presiden, maka pimpinan kementerian, lembaga, daerah, atau instansi terkait serta pelaku PDLN bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang timbul,” tulis Prasetyo Hadi dalam suratnya.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa perjalanan dinas luar negeri harus mendukung kepentingan strategis negara dan dilakukan secara efektif, efisien, serta terukur. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik.
Daftar PDLN yang Diperbolehkan
Surat tersebut juga merinci jenis kegiatan perjalanan dinas luar negeri yang diperbolehkan, antara lain:
Tugas Belajar
Program diploma, sarjana, master, doktoral, atau post-doktoral dengan jumlah peserta maksimal sesuai permohonan.
Kegiatan Diplomatik dan Riset
Kurir diplomatik, tenaga ahli Indonesia, penelitian, pengumandahan, dan detasering.
Misi Olahraga
Dengan peserta sesuai permohonan dan pembatasan jumlah pendamping.
Kunjungan Resmi
Kunjungan Presiden/Wakil Presiden dan menteri/pimpinan lembaga sesuai arahan Presiden atau Mensesneg.
Forum Internasional
Lintas kementerian/lembaga dengan rekomendasi instansi terkait.
Inspeksi Teknis
Pembinaan, pengawasan, inspeksi, dan factory acceptance test dengan maksimal tiga orang.
Misi Khusus
Bidang pengamanan dengan maksimal empat orang.
Promosi dan Kebudayaan
Pameran, misi kebudayaan, pariwisata, dagang, atau investasi dengan maksimal lima orang, mempertimbangkan asas proporsionalitas.
Pelatihan dan Studi Tiru
Pelatihan atau studi tiru dengan maksimal sepuluh orang.
Studi Banding dan Konferensi
Maksimal tiga orang, atau dua orang per working group jika terdapat kelompok kerja dalam delegasi utama.
Seremonial Resmi
Penganugerahan penghargaan, penandatanganan, dan kegiatan seremonial lainnya dengan maksimal tiga orang.
Dampak Kebijakan
Langkah ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong efisiensi penggunaan anggaran negara. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat:
Mengurangi pemborosan anggaran.
Memastikan perjalanan dinas dilakukan sesuai kebutuhan strategis.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengalokasikan anggaran untuk program-program yang lebih prioritas, mendukung pembangunan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.