Suaranusantara.com – Transformasi pasar di Jakarta kini diarahkan tidak hanya sebatas renovasi, tetapi juga sebagai solusi krisis hunian di ibu kota.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, menegaskan pentingnya percepatan program Pasar Jaya dalam memaksimalkan aset strategis untuk kebutuhan perumahan.
“Jakarta kekurangan 250 ribu sampai 300 ribu unit hunian layak. Pasar Jaya punya aset strategis, jangan berhenti di atas kertas,” tegasnya dalam diskusi Balkoters Talk bertajuk Transformasi Pasar di Kota Jakarta Menuju Kota Global di Balai Kota, Rabu (24/9/2025).
Ia menekankan pembiayaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemerintah pusat. Ia mendorong optimalisasi skema kerja sama jangka panjang dengan pihak ketiga serta dukungan dana CSR swasta.
“Hunian di atas pasar akan memberi akses lebih mudah bagi masyarakat untuk tinggal di tengah kota,” ujarnya.
Pandapotan menambahkan, program hunian di atas pasar tidak hanya menyasar pedagang, tetapi juga generasi muda, termasuk kalangan wartawan.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menegaskan revitalisasi pasar diarahkan menjadi simbol kota modern dan ramah lingkungan.
“Program ini, sekaligus bagian dari strategi besar menjadikan Jakarta sebagai kota global,” katanya.
Agus menjelaskan, sejak Agustus 2023, pihaknya bergerak cepat melakukan modernisasi. Hingga September 2025, tercatat 67 pasar sudah dicat ulang dengan warna korporasi baru, fasilitas dasar diperbaiki, dan revitalisasi dijalankan melalui dana internal, PMD, serta kemitraan swasta.
Selain itu, Pasar Jaya tengah menyiapkan pusat pengolahan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati. Targetnya, pada 2026, sebanyak 95 persen sampah organik bisa diolah langsung tanpa harus ke Bantar Gebang.
“Tahun ini kami tambah 30 pasar baru dalam program digitalisasi,” ucapnya.
Lebih jauh, Agus menuturkan Pasar Jaya mulai mengembangkan hunian di atas pasar dengan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG). Proyek perdana di Rusun Pasar Rumput sudah terisi 85 persen, didominasi milenial, ASN, dan pekerja swasta.