Bandung – Anggota Komisi IV DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi terobosan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dengan mulai membuka Rekruitment Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dengan Prioritas Penyuluh Pertanian, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik. Namun dirinya meminta agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat saling Sinergis dalam menyelesaikan Polemik tersebut.
“Saya sangat senang dengan terobosan Pemerintah Pusat dengan masalah tenaga honorer Penyuluh Pertanian. Tapi saya sesalkan adanya Kepala Dinas Pertanian dan BKD di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang beralasan tidak memiliki anggaran untuk Penggajian, Ini kan aneh,” kata Cucun saat di temui usai acara temu tekhnis Petani dan Penyuluh menuju Lumbung Pangan 2045 di Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (16/02/2019).
Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan bahwa para penyuluh sudah berbakti cukup lama. Oleh karenanya sudah semestinya dijadikan P3K.
“Kami di DPR sudah duduk bersama di Badan Anggaran DPR RI dengan kementerian teknis terkait untuk menyelesaikan masalah honorer pertanian. Jadi saya tidak ingin mendengar kembali masalah di Daerah terkait penggajian, jangan jadikan perekrutan P3K menjadi sebuah alat kepentingan apalagi kepentingan politik, mari kita berjuang untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Cucun meminta agar Pemerintah Daerah dapat memperhatikan nasib para pekerja Honorer yang masuk dalam kategori P3K yang di prioritaskan. Jangan membuat mereka dalam ketidak pastian apalagi membingungkan.
“Kasihan mereka yang telah mengabdi sekian lama, selama ini gaji honorer mereka sesuai upah minimum perkotaan dan minim, mereka bekerja berbeda dengan ASN lainnya yang hanya bekerja seminggu selama 5 hari dan para Penyuluh Pertanian bekerja hampir 30 hari,” tutupnya. (rokhim/nji)