Kabupaten Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita membantah penilain Ombudsman yang menyebut penanganan bencana tsunami lambat akibat sejumlah faktor, salah satunya koordinasi antar instansi.
Menurut Irna, sejauh ini koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat berjalan dengan baik dan cepat.
Baca Juga: Ombudsman Soroti Lambatnya Penanganan Bencana Tsunami di Pandeglang
Irna membandingan pembangunan hunian sementara (Huntara) di Pandeglang dengan daerah lain yang juga pernah diterjang gempa dan tsunami seperti Palu dan NTB.
“Progres pembangunan huntara kan berjalan dengan baik, ketimbang kalau saya lihat musibah-musibah yang ada di Palu dan NTB progres huntara sangat lambat,” kilah Irna, Jumat (10/5/2019).
Upaya Pemkab Pandeglang untuk secepat mungkin menangani korban tsunami telah dilakukan meskipun dengan cara-cara ‘mengemis’. Alhasil saat ini para korban telah menetap di huntara yang dibangun dari sumbangan berbagai pihak.
“Anggaran ini kan bukan dari APBD kita. Dari BNPB, dari Donor (donatur atau bantuan) dapat dari Ridwan Kamil (Gubernur Jawa barat), Polda Banten, BRI, BNI,” beber Irna.
“Itu dapat ngemis-ngemis untuk menyelesaikan dalam waktu cepat. Kalau nunggu BNPB pasti baru dimulai. Karena kami koordinasi cepat dengan Provinsi Banten baik pusat juga baik. Jadi penanganganya harus hati-hati,” ungkapnya.
Baca Juga: Bantuan Korban Tsunami Pandeglang Menumpuk, Stok di Pengungsian Justru Menipis
Meski begitu, Irna mengapresiasi kritik yang disampaikan Ombudsman. Tanpa adanya masukan dari luar, sulit mengontrol kinerja.
“Tanggung jawab Ombudsman kan tidak hanya memberikan apresiasi terus, kalau nggak memberikan evaluasi, kritikan-kritikan kita nggak bisa memperkaya pelayanan untuk lebih baik, saya apresiasi masukan dari Ombudsman,” pungkasnya.(aep/and)