Suaranusantara.com – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, menegaskan gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan mandat sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon (UNIFIL) akibat serangan artileri Israel merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Mahfudz menilai tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi.
“Ini bukan kecelakaan perang. Ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB adalah pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan mencerminkan pengabaian total terhadap norma-norma global,” tegas Mahfudz dalam keterangannya, Senin (30/3).
Menurutnya, agresi militer Israel di kawasan perbatasan Lebanon telah melampaui batas dan menunjukkan pola serangan yang semakin brutal. Keselamatan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi, termasuk pasukan perdamaian, diabaikan begitu saja.
“Agresi militer Israel di kawasan tersebut semakin tidak terkendali dan menunjukkan sikap abai terhadap hukum internasional. Serangan ini membuktikan bahwa tidak ada lagi jaminan keamanan, bahkan bagi pasukan yang membawa mandat resmi dari PBB,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa serangan terhadap personel UNIFIL merupakan ancaman langsung terhadap kredibilitas dan legitimasi misi perdamaian dunia. Karena itu, ia meminta adanya respons tegas, bukan sekadar kecaman simbolik.
“Jika serangan terhadap pasukan PBB dibiarkan tanpa konsekuensi, maka dunia internasional sedang membiarkan runtuhnya sistem perlindungan global. Ini adalah ujian bagi PBB dan seluruh komunitas internasional: apakah hukum internasional masih dihormati atau tidak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mahfudz mendesak PBB segera melakukan investigasi independen, transparan, dan tidak kompromistis, serta memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas atas serangan tersebut.
Kepada pemerintah Indonesia, ia mendorong langkah diplomasi yang lebih kuat dan progresif, termasuk membawa isu ini ke forum internasional strategis dan membangun tekanan global.
“Indonesia tidak boleh bersikap biasa-biasa saja. Kita harus mengambil peran utama dalam memperjuangkan keadilan, memperkuat tekanan diplomatik, dan memastikan setiap pengorbanan prajurit kita dihargai dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.