Suaranusantara.com – Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan salah satu pembahasan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, adalah perkembangan terbaru di Myanmar pascapelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintahan baru di negara tersebut.
Menurut Sugiono, Indonesia sejak awal menegaskan pentingnya proses politik yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian.
“Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu mengadress masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik,” ujar Sugiono, Sabtu (9/5).
Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi Five Point Consensus ASEAN sebagai pijakan utama dalam penyelesaian krisis Myanmar. Dalam pembahasan tersebut, para pemimpin ASEAN turut menyoroti sejumlah perkembangan positif yang dilakukan pemerintahan baru Myanmar yang dinilai sebagai progres dan perlu diapresiasi oleh negara-negara ASEAN.
“Setelah pemilu, ada beberapa gesture positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu di antaranya pembebasan, kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar, sekitar enam ribu lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi,” ungkapnya.
Sugiono menambahkan, perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi komitmen dalam Five Point Consensus ASEAN. Karena itu, para pemimpin ASEAN juga membahas langkah-langkah terukur yang dapat dilakukan untuk terus mendorong perbaikan situasi di Myanmar.
“Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concernnya, dan terus meng-engage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya,” pungkas Sugiono.