Suaranusantara.com- Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto diketahui saat ini tengah menjalani penahanan di rutan KPK atas kasus yang menyeretnya yakni suap dan perintangan penyidikan atas tersangka buron mantan kader PDIP Harun Masiku.
Hasto Kristiyanto diketahui telah menjalani masa persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Pada kemarin Jumat 11 April 2025, Hasto Kristiyanto kembali persidangan dengan agenda putusan sela hakim.
Hasto mengatakan selama menjalani masa penahanan di rutan KPK, dirinya menjalankan puasa selama 36 jam tanpa makan dan minum saat menjalani penahanan oleh KPK.
Hasto mengatakan puasa ini dilakukannya sebagai bentuk “penggemblengan jiwa dan raga”, disertai olahraga teratur yang membuat berat badannya turun 6 kilogram.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) PDI Perjuangan, Guntur Romli melalui surat yang ditulis Hasto.
“Hidup semakin disempurnakan dengan mengobarkan semangat juang, olah spiritual, dan olahraga. Di tahanan, terjadi kristalisasi nilai dan semangat. Jangan pernah takut berjuang bagi keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan,” kata Guntur Romli, membacakan surat dari Hasto di sela sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat 11 April 2025.
Dalam suratnya, Hasto juga menyampaikan selamat Idulfitri 1446 Hijriah dan permohonan maaf lahir-batin kepada masyarakat Indonesia. Ia juga mengisahkan kondisi fisik dan spiritualnya selama berada di tahanan KPK.
“Di dalam tahanan KPK, saya selalu mendoakan bangsa dan negara, khususnya bagi perjuangan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan bagi setiap anak bangsa agar bebas dari rasa takut untuk berbicara,” ujar Hasto melalui suratnya.
Hasto juga menyerukan seluruh komponen bangsa bersatu mengatasi tantangan tersebut sembari menegaskan pentingnya supremasi hukum.
“Tanpa hukum yang berkeadilan, tidak ada kemakmuran. Membiarkan ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan,” tegasnya.
Tidak lupa, Hasto menyoroti kondisi perekonomian Indonesia yang dinilainya sebagai dampak dari abuse of power pemerintahan sebelumnya.
“Kesulitan ekonomi saat ini memaksa pemerintahan Pak Prabowo melakukan efisiensi. Ini akibat salah urus negara yang dilakukan oleh Joko Widodo,” kritiknya.