Prabowo Perintahkan Rosan Roeslani Umumkan Kabar Gembira ke Publik, Apa?

Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu 14 Juni 2026 memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani di kediaman Kertanagara, Jakarta Selatan.

Prabowo memerintahkan Rosan Roeslani untuk mengumumkan kabar gembira terkait hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa, dan Asia.

Prabowo memerintahkan demikian saat rapat dengan sejumlah menteri di kediamannya di Kertanegara, Jakarta.

Adapun menteri yang turut hadir dalam rapat di Kertanegara pada Minggu di antaranya Menteri tersebut antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Lalu Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara terkait hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa, dan Asia,” kata Seskab Teddy dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet selamam, Minggu 15 Juni 2026.

Menurut Teddy, Presiden menilai laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar perkembangan positif terkait investasi itu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat

Teddy mengungkapkan, Kepala Negara telah menginstruksikan Rosan untuk memaparkan langsung data dan fakta tersebut kepada publik pada hari ini Senin 15 Juni 2026 di Istana Merdeka.

“Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat,” ujarnya.

Instruksi tersebut menunjukkan pemerintah ingin memberikan gambaran langsung kepada publik mengenai kondisi investasi terkini di Indonesia. Pemerintah juga berupaya memastikan informasi yang diterima masyarakat terkait perkembangan ekonomi nasional didasarkan pada data dan fakta yang terukur.