Suaranusantara.com – PDIP menang pemilu tiga kali, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mencatatkan sejarah sebagai pemenang pemilu berturut-turut pada 2014, 2019, dan 2024.
Pada Pemilu 2024, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini berhasil memperoleh 25,3 juta suara atau 16,72 persen dari total suara sah nasional.
Keberhasilan ini membuat PDIP tetap menjadi partai dengan suara terbanyak, bahkan mengungguli Partai Gerindra, meskipun ketua umumnya, Prabowo Subianto, berhasil memenangkan pemilihan presiden.
Namun, kemenangan tersebut berbanding terbalik dengan citra PDIP di mata publik. Berdasarkan survei terbaru, PDIP hanya memperoleh citra positif sebesar 56,3 persen dengan tingkat kepuasan publik 53,1 persen.
Sebaliknya, Partai Gerindra mencatatkan citra positif tertinggi, mencapai 88,3 persen, serta tingkat kepuasan publik sebesar 83 persen.
Anomali PDIP: Tak Jelas dalam Pemerintahan Prabowo?
Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa ada anomali dalam posisi PDIP saat ini. Salah satu penyebabnya adalah sikap partai yang belum jelas dalam pemerintahan Prabowo. “Walaupun tidak di seberang-seberang banget ya. Jadi ya anomali sih akhirnya,” ujarnya.
Agung menyebut bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan citra PDIP cenderung menurun di mata publik:
1. Sikap Politik yang Tidak Tegas
PDIP dinilai memiliki “wajah ganda” karena belum menentukan posisinya secara jelas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Apakah PDIP akan menjadi oposisi atau tetap berperan dalam pemerintahan, hingga kini masih menjadi tanda tanya. Hal ini membuat publik bingung dalam menilai arah politik PDIP.
Selain itu, kebijakan-kebijakan populis yang dikeluarkan oleh Prabowo dan Gibran, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta janji menaikkan gaji guru, tampaknya belum ditanggapi secara solid oleh PDIP.
Bahkan dalam kasus rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, PDIP ikut mengkritik meskipun sebelumnya turut serta dalam pembahasan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Agung berharap Kongres PDIP pada April 2025 dapat menjadi momentum bagi partai untuk menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo. Menurutnya, kejelasan posisi PDIP akan membantu memperbaiki citra partai di mata publik.
2. Kasus Hukum yang Menjerat Kader PDIP
Faktor lain yang turut memengaruhi citra PDIP adalah berbagai kasus hukum yang menimpa sejumlah kadernya. Beberapa di antaranya termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi.
Selain itu, nama-nama besar seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Yasonna Laoly juga sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
PDIP dinilai terlalu defensif dalam menanggapi kasus-kasus hukum yang menimpa kadernya. Agung menilai bahwa PDIP seharusnya bersikap lebih tegas dalam mendukung penegakan hukum dan tidak terkesan melindungi kader yang terjerat kasus korupsi.
“Di depan panggung mereka mendukung penegakan hukum, tapi di belakang panggung justru ada upaya perlawanan. Ini yang sedikit banyak memengaruhi citra dan persepsi publik terhadap PDIP,” jelas Agung.
Mampukah PDIP menang lagi dan bangkit?
Meskipun masih menjadi partai pemenang pemilu, tantangan besar menanti PDIP dalam beberapa tahun ke depan.
Jika partai ini tidak segera menentukan sikap politiknya secara tegas dan menangani isu hukum yang menimpa kadernya dengan lebih baik, bukan tidak mungkin citra PDIP akan semakin merosot di mata publik.
Kongres PDIP pada April 2025 bisa menjadi momentum penting bagi partai ini untuk berbenah dan merumuskan strategi politik yang lebih jelas.
Discussion about this post