Suaranusantara.com- Isu reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto santer terdengar jelas.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar sekaligus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan urusan reshuffle kabinet itu merupakan ranah Presiden RI Prabowo Subianto.
Kata Bahlil, pihaknya tidak mencampuri urusan reshuffle kabinet. Urusan reshuffle adalah hak prerogratif Prabowo sebagai Presiden RI.
“Urusan kabinet itu urusan Bapak Presiden. Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita karena itu hak prerogatif Bapak Presiden,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat Kamis 5 Juni 2025.
Bahlil meyakini, kalau pun Prabowo mengganti jajaran menteri di Kabinet Merah Putih itu dilakukan agar pemerintahan berjalan lebih optimal.
Menurut dia, Prabowo memiliki hak mengganti jajaran menteri demi terciptanya susunan kabinet yang dapat mendukung pemerintahan.
Senada dengab Bahlil, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo yang harus dihormati.
Di samping itu, kata Al Muzammil, reshuffle yang dilakukan oleh presiden dijamin oleh Undang-Undang Dasar.
“Bicara reshuffle, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang,” kata Muzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis 5 Juni 2025.
Selain itu, Al Muzammil yakin, reshuffle kabinet dilakukan presiden berdasarkan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Hal tersebut dilakukan agar program-program yang disusun Prabowo sukses dilaksanakan.
“Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti dan lain-lain. Kami hormati sepenuhnya hak prerogatif presiden,” ujarnya.