Suaranusantara.com- Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo yang meminta maaf atas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek di Subang, namun ia mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak boleh berhenti pada simbol semata.
Menurut Puan, yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti perbaikan sistem dan manajemen transportasi secara menyeluruh. Ia menilai permintaan maaf memang penting, tetapi harus diiringi langkah konkret agar insiden serupa tidak terulang.
“Permintaan maaf itu baik, tapi jangan berhenti di situ. Yang dibutuhkan publik bukan sekadar simbol empati, tapi langkah konkret untuk membenahi sistem. Jangan sampai ini hanya menjadi gimik,” kata Puan dalam keterangan persnya, Jumat (8/8/2025).
Permintaan maaf Didiek disampaikan dalam konferensi pers bersama jajaran direksi KAI, di mana ia bahkan membungkuk sebagai bentuk penyesalan. Insiden yang terjadi pada Jumat (1/8) itu melibatkan KA 1 Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Pasarturi–Gambir yang anjlok di Stasiun Pagedenbaru, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Peristiwa tersebut mengakibatkan 440 ribu penumpang gagal berangkat. KAI berjanji mengembalikan uang tiket, namun tetap saja 17 perjalanan dibatalkan pada hari kejadian dan 54 perjalanan lainnya terlambat sehari setelahnya.
Menurut Puan, gestur terbuka Dirut KAI yang tidak menyalahkan pihak lain menunjukkan karakter kepemimpinan yang baik.
“Kita butuh lebih banyak pemimpin yang berani mengakui kesalahan, bukan yang sibuk mencari pembenaran. Kepercayaan publik bukan sesuatu yang diberikan secara otomatis, tapi harus diperjuangkan melalui transparansi dan tanggung jawab,” tutur mantan Menko PMK itu.
Puan pun mengatakan permintaan maaf adalah bagian dari akuntabilitas. Namun, masyaraiat juga menanti reformasi menyeluruh di sektor transportasi, termasuk perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP), mitigasi risiko kecelakaan, dan peningkatan kualitas layanan.
“Bukan hanya keretanya yang harus kembali ke rel, tapi juga kepercayaan rakyat juga harus bisa kembali. Itu tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata, tapi dengan pembenahan menyeluruh dan sikap bertanggung jawab,” ungkap Puan.
Oleh karenanya, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mendorong evaluasi terhadap koordinasi antara operator dan regulator kereta api. Puan menekankan bahwa celah komunikasi serta lemahnya pengawasan teknis bisa menjadi akar masalah yang perlu diselesaikan.
“Kurangnya koordinasi bisa memicu kelalaian yang fatal. Karena itu, setelah permintaan maaf, yang harus dilakukan adalah duduk bersama untuk merombak sistem transportasi yang ada,” paparnya.