Suaranusantara.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memperluas peran militer dalam birokrasi sipil setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut GMNI, perluasan tersebut tampak jelas dari meningkatnya peran militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti keterlibatan anggota militer di Badan Gizi Nasional, Koperasi Merah Putih, dan sejumlah lembaga lainnya.
Selain itu, pemerintah juga membentuk Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) untuk mendukung program ketahanan pangan, serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Penilaian tersebut disampaikan GMNI dalam refleksi menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Situasi tersebut memperterang watak pemerintahan Prabowo-Gibran yang terlihat semakin anti rakyat. Alih-alih menjawab kebutuhan dasar rakyat (upah, tanah, kerja, serta akses pendidikan dan kesehatan), pemerintahan Prabowo-Gibran hanya akan semakin memancing kemarahan rakyat berikutnya seperti pada peristiwa Pati hingga kerusuhan akhir Agustus,” kata aktivis GMNI, Dendy Se dalam acara “Rembug Rakyat Evaluasi 1 Tahun Prabowo-Gibran” di STF Driyarkara, Jakarta, Jumat, (17/10/2025).
Menurutnya, kriminalisasi dan intimidasi terhadap para pejuang demokrasi juga mencerminkan karakter pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat.
Sementara itu, Dosen STF Driyarkara, Romo Setyo, menyoroti sikap pemerintah terkait reformasi Polridan penanganan gelombang demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu.
Ia menyayangkan bahwa hingga kini ratusan demonstran masih ditahan di berbagai daerah.
“Presiden sudah satu bulan ini menjanjikan reformasi Polri tapi faktanya sampai sekarang belum ada,” ucap Setyo.
Ia juga menilai Presiden Prabowo tidak bergeming meski ada desakan untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang mencuat setelah Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, tewas tertabrak kendaraan Brimob saat demonstrasi.
“Kalau kita lihat bahwa sepertinya pemerintahan ini masih disandera oleh pemerintahan yang lalu. Usulan reformasi polri tak sampai ke mana-mana meski sudah sebulan, lalu usulan pencopotan Kapolri itu juga tidak ditangani,” ujar dia.