Suaranusantara.com- Pemerintah pusat menyiapkan langkah baru untuk mempercepat pembangunan daerah melalui skema pinjaman berbunga rendah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada September lalu.
Dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ini ditujukan bagi pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, khususnya untuk pembiayaan infrastruktur dan proyek-proyek ekonomi produktif.
Ia menyebut, penyaluran dana akan dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan bunga pinjaman yang tengah dikaji sebesar 0,5 persen.
“Ini diberikan untuk Pemda, BUMN, dan BUMD digunakan untuk pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum, pekerjaan ekonomi relatif,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
“Jadi daerah nggak usah khawatir, kalau proyeknya bagus, dan SMI menerima, kita akan jalankan bunga yang lebih rendah dari yang sekarang, dia minta 0,5%, kita kasih 0,5%,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan dana pemerintah dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menilai, uang negara bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memperkuat fondasi ekonomi dan menciptakan perputaran uang di daerah-daerah.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan PT SMI untuk mempercepat realisasi kebijakan ini. Dalam pertemuan tersebut, ia menawarkan tambahan dana sebesar Rp6 triliun, namun perusahaan pelat merah itu baru siap menyerap separuhnya, yakni Rp3 triliun, pada triwulan keempat 2025.
“Saya bilang oke, saya kasih 0,5%. Bisa nggak kamu serap Rp 6 triliun dalam waktu dekat? Dia bilang mungkin bisa Rp 3 triliun untuk triwulan ke IV,” ujarnya.
Ia optimistis skema pinjaman murah tersebut dapat menjadi solusi bagi pemda yang membutuhkan pembiayaan pembangunan namun terkendala biaya bunga tinggi. Dengan bunga rendah, proyek-proyek infrastruktur strategis diharapkan dapat segera terealisasi dan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.