Suaranusantara.com- Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno didaulat menjadi Pembicara Kunci/Keynote Speaker di acara Center For Strategic and Internasional Studies (CSIS) dengan format Capacity Building bertajuk Lanskap Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia.
Hadir mendampingi Eddy Soeparno dalam acara ini Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri dan peserta yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dari seluruh Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Bappenas.
Dalam pidatonya, Eddy Soeparno menegaskan bahwa krisis iklim kini telah menjadi ancaman yang nyata terhadap fondasi ekonomi Indonesia. Berbagai data terbaru menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim tidak lagi bersifat jangka panjang, melainkan berpotensi mengganggu target pertumbuhan ekonomi ke depannya.
“Pertumbuhan PDB Indonesia dapat menurun lebih dari satu persen pada 2030 akibat tingginya frekuensi bencana terkait iklim, dan bahkan berpotensi menurun hingga hampir tujuh persen pada 2060 apabila temperatur global meningkat sampai tiga derajat,”
“Fenomena banjir ekstrem di Bali, banjir rob di Semarang, serta semakin cepatnya pencairan gletser Puncak Jaya Papua yang diproyeksikan hilang sepenuhnya pada 2026 menjadi peringatan keras bahwa Indonesia tidak dapat menunda agenda ketahanan energi dan ketahanan iklim,” lanjut Eddy.
Doktor Ilmu Politik UI ini menekankan, Indonesia memiliki modal alam yang luar biasa besar untuk menghadapi krisis iklim dan sekaligus memanfaatkannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hutan tropis, kawasan gambut, dan mangrove Indonesia merupakan salah satu penyerap karbon terbesar di dunia.
“Sinergi antara solusi berbasis alam dan solusi rekayasa teknologi menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi rendah karbon yang kompetitif, sekaligus membuka jalan bagi investasi hijau berskala besar,” lanjutnya.
Dalam sambutannya, Waketum PAN ini juga menyampaikan saat ini terus berupaya memperjuangkan Rancangan Undang-Undang pro iklim diantaranya RUU Energi Baru dan Terbarukan dan juga RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
Eddy menegaskan, salah satu klausul yang sedang diupayakan dalam RUU Pengelolaan Perubahan Iklim adalah memberikan insentif untuk daerah-daerah yang berkomitmen dan konsisten untuk mencegah dampak krisis iklim.
“Menyambut usulan berbagai pihak, pemberian insentif untuk Kabupaten/Kota yang konsisten menghadapi dampak krisis iklim ini baik untuk dilakukan. Hal ini sebagai bentuk penghargaan terhadap daerah yang konsisten menjalankan aksi iklim.
“Saya yakin, insentif dalam bentuk pembiayaan maupun bantuan pembangunan akan menjadi motivasi yang baik bagi kepala daerah maupun jajarannya untuk berkolaborasi dalam menyelamatkan lingkungan,” tutup Eddy.