Suaranusantara.com- Anggota DPR RI Yanuar Arif Wibowo menilai bahwa penanganan bencana di Sumatra kembali menunjukkan lemahnya kesiapsiagaan pemerintah. Ia menyebut bahwa koordinasi antar-lembaga belum efektif, sehingga operasi penyelamatan tidak bisa dilakukan cepat pada masa-masa awal bencana yang sangat penting.
Dalam acara diskusi akhir tahun yang digelar KWP dan Biro Pemberitaan DPR RI, Yanuar menyoroti hambatan administratif terkait anggaran Basarnas yang membuat respons di lapangan melambat. Menurutnya, kondisi tersebut membuat masa tanggap darurat kerap terlewati sebelum bantuan dapat maksimal.
“Basarnas harus bergerak cepat, tapi sering terhambat proses perizinan anggaran. Begitu izin turun, masa tanggap darurat sudah lewat,” ujarnya dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2025).
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat langkah mitigasi dengan menyiagakan alat berat dan fasilitas sejak sebelum bencana terjadi.
Menurutnya, pencegahan yang kuat mampu meminimalkan dampak, ketimbang baru bertindak setelah korban berjatuhan.
Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menegaskan pentingnya menjadikan isu lingkungan sebagai bagian strategis dalam Pilkada.
Ia menilai bencana yang terus berulang menunjukkan lemahnya perhatian kepala daerah terhadap aspek ekologis. Ujang menambahkan bahwa penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan harus dilakukan secara konsisten sebagai langkah memperbaiki tata kelola lingkungan di daerah.
“Instrumen hukum harus dijalankan. Siapa pun yang merusak lingkungan harus ditindak,” ujarnya.