Suaranusantara.com- Kerusakan lingkungan kembali menjadi sorotan setelah banjir bandang dan longsor melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai bahwa rentetan bencana ini memperlihatkan lemahnya antisipasi pemerintah, terutama karena berbagai peringatan cuaca dari BMKG sebenarnya sudah dirilis beberapa hari sebelum bencana terjadi.
Dalam forum Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung Nusantara DPR, ia menilai pemerintah semestinya mampu memobilisasi seluruh sumber daya nasional tanpa menunggu status bencana ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, potensi hujan deras sudah cukup menjadi indikator bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiagaan lebih awal.
“Pengalaman masa lalu saat menangani kebakaran hutan dapat menjadi pelajaran penting,” kata Ujang dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025, Membangun Solidaritas Bersama di Tengah Bencana, di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Selasa (2/12).
Di sisi lain, Ujang menilai kapasitas pemerintah daerah sangat terbatas. Ia menjelaskan bahwa sejumlah daerah terdampak mengaku tidak memiliki alat berat, kebutuhan logistik dasar, bahkan akses jalan pun banyak yang terputus. Kondisi ini membuat daerah harus bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat.
Ia juga menyinggung melemahnya nilai-nilai gotong royong di masyarakat. Ia berpendapat bahwa berbagai program bantuan yang terlalu menekankan insentif finansial secara tidak langsung melemahkan kemandirian dan rasa solidaritas warga.
Menurutnya, kecenderungan bergantung pada pemerintah menyebabkan masyarakat kurang tergerak untuk saling membantu secara mandiri.
Ujang mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu termasuk saat Indonesia menghadapi kebakaran hutan—seharusnya memberi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik. Ia menilai komunikasi yang sensitif dan terkoordinasi sangat penting agar masyarakat tetap tenang dalam situasi krisis.
“Bencana di akhir tahun ini harus menjadi momentum untuk mempersatukan bangsa, bukan memunculkan kegaduhan akibat komentar pejabat yang tidak sensitif. Terlebih skala bencana membutuhkan peran negara secara penuh,” Ujang menjelaskan.